Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tegaskan KPM di Lamongan Bebas Belanja

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Komisi D DPRD Lamongan menggelar audiensi dengan    Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI)  Kabupaten Lamongan kemarin (18/4). Pembahasan di ruang banggar itu terkait teknis penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT).

 

“Sesuai petunjuk dari Kementrian Sosial, kpm (keluarga penerima manfaat) itu bisa dan boleh belanja di manapun tanpa ada paksaan dari warung tertentu,” tutur Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Abdul Somad.

‘’Kita gak mau bantuan yang diniatkan baik oleh pemerintah kepada kpm ini menjadi tidak bisa maksimal,” imbuhnya.

 

Menurut dia, pertemuan itu dihadiri 35 orang. Ke depan, komisinya ingin memotret secara langsung kondisi di lapangan.

 

“Jadi kita tahu persis seperti apa di lapangan, ini menjadi bahan kita. Penyaluran dan kualitas pangan ini tidak boleh dikondisikan,”  katanya.

 

Menurut Somad, beberapa inti dari pertemuan itu di antaranya, penyaluran BPNT harus benar-benar dirasakan masyarakat dan dibelanjakan sesuai peraturan kemensos. Warung-warung di desa setempat akan dimaksimalkan, meskipun labanya Rp 1.000 - Rp 2.000.

 

“Bagaimanapun caranya, penyaluran dana BPNT agar  benar - benar bisa dirasakan masyarakat dan dibelanjakan kehendak penerima,” ujarnya.

 

Anggota Komisi D DPRD Lamongan lainnya, Imam Fadli, menuturkan, ada keberatan dengan teknis penyaluran BPNT karena tidak sesuai pedoman kemensos. Ada penolakan e-warung, warung gotong royong, dan supplier yang mensuplai barang-barang tersebut.

 

“Berharap agar uang itu dibelanjakan oleh kpm di sekitarnya, di desanya dan tetangganya. Jadi uang itu berputar di tetangganya,” tuturnya.

 

Menurut dia, terkait penyaluran BPNT, komisi D tetap menilai harus  sesuai pedoman dari kemensos. Tidak memakai e-warung atau gotong royong.

 

“Selama ini komisi D sudah menolak apapun itu namanya. Sekarang berganti nama warung gotong royong itu. Sudahlah sesuaikan dengan pedoman yang ada. Kpm silakan berbelanja sesuai petunjuk yang diberikan oleh kemensos,” tuturnya.

 

Kepala Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Supratman, menuturkan, pihaknya berharap DPRD segera memanggil kepala dinas agar tidak menyediakan penyedia lagi. (sip/yan)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Testimoni: Yuhronur Efendi  Bupati Lamongan: Berita Pembangunan Daerah Jadi Menu Utama Setiap Hari

Testimoni: Yuhronur Efendi Bupati Lamongan: Berita Pembangunan Daerah Jadi Menu Utama Setiap Hari

Di era gempuran media digital yang mewarnai dinamika informasi, Jawa Pos Radar Bojonegoro masih menjadi rujukan untuk menemani kopi pagi Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Lembaga Pers Siswa (LPS) SMA Muhammadiyah 10 (Smamse) Sugio, Lamongan gelar pelatihan jurnalistik secara langsung di kantor Jawa Pos Radar Bojonegoro

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer