Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto menuturkan, pihaknya telah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 65 miliar untuk penanganan Bengawan Jero. Usulan ini merupakan tindak lanjut dari penanganan jangka pendek seperti normalisasi kali Dinoyo pada titik kritis, serta untuk pembangunan total pintu Sluis Kuro.
‘’Sebelum diusulkan sudah kita konsep penyelesaiannya, ternyata yang menjadi masalah Pintu Kuro. Nantinya akan dibuatkan pintu untuk mempermudah dalam buka tutup, serta menambah kapasitas pompa serta normalisasi, mudah-mudahan bisa disetujui,” terangnya.
Selain usulan dana prioritas, Agus mengaku, pihaknya mengusulkan normalisasi empat kali. Yakni Kali Blawi, Kali Malang, Corong, dan Mireng. Serta biaya operasional dan pemeliharaan selama satu tahun, yang membutuhkan dana sekitar Rp 318 miliar.
‘’Jika disetujui kebutuhannya mencapai Rp 383 milyar. Bisa untuk normalisasi, gravitasi pembangunan pintu kuro, penambahan pompa dan lainnya. Sehingga skema penanganan jangka pendek dan panjang bisa dilakukan, supaya banjir di Lamongan tertangani maksimal,” ujarnya.
Kepala DPU SDA Jatim Muhammad Isa Anshori mengatakan, pihaknya juga telah mempersiapkan normalisasi tiga rawa. Yakni Rawa Semando, Cungkup, dan Sekaran agar fungsi rawa sebagai tadah air dapat bekerja maksimal.
‘’Sesuai kesepakatan ada 3 rawa yang akan provinsi normalisasi. Bahkan dananya juga sudah kami siapkan tinggal menunggu waktu yang tepat, mungkin bulan Juni atau Juli agar proses normalisasi dapat optimal,” imbuhnya.
Penanganan banjir Bengawan Jero terus dilakukan oleh Pemkab Lamongan. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menjelaskan, penanganan banjir ini sudah dilakukan secara berkelanjutan. Mulai dari membersihkan eceng gondok, memperbaiki pintu pembuangan, hingga menambah jumlah unit pompa.
Namun, penanganan ini sebatas yang menjadi kewenangan daerah karena bengawan ini sebenarnya menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Sehingga daerah harus menunggu keputusan dari BBWS dalam melakukan penanganan. Menurut Bupati Yes, berapapun alokasi yang dibutuhkan tetap diusahakan. Sehingga dia enggan menyebut nilai karena menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
‘’Kita intinya siap, kalau pusat (BBW atau Kementerian PUPR) mengharuskan daerah melakukan penanganan apa, kita siap,” ucapnya. (rka/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




