Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masih Muncul Indikasi Permainan BPNT di Lamongan

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Istimewa)
Ilustrasi (Istimewa)
LAMONGAN, Radar Lamongan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan menyoroti masih adanya indikasi penyimpangan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Itu setelah adanya draf file pdf berisi aturan dari Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan, yang terindikasi sebagai upaya mengarahkan keluarga penerima manfaat (KPM) kepada agen, supplier, dan distributor tertentu.

 

Isi draf yang terdapat kop Dinsos Lamongan itu tentang mekanisme penyaluran program sembako gelombang kedua. Terdapat tugas dan aturan bagi pendamping bansos pangan kecamatan dari sejumlah unsur, warung gotong royong, dan distributor sembako.

 

Salah satu tugas warung gotong-royong dalam draf tersebut yakni dari unsur e-warung, agen, atau toko kelontong yang disetujui oleh Dinsos Lamongan dan berubah nama menjadi warung gotong royong.

 

Selain itu, warung gotong royong sebagai mitra penjual melayani KPM untuk belanja kebutuhan sembako sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan dalam Permensos Tahun 2022.

 

Sedangkan salah satu tugas distributor dalam draf tersebut yakni distributor pangan sebagai penyedia kebutuhan pangan sembako yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral yang disetujui oleh Dinsos Lamongan.

 

Anggota Komisi D DPRD Imam Fadlli menyayangkan hal tersebut. Adanya draf tersebut, dinilainya, dinsos seperti membuat aturan sendiri, yakni di luar petunjuk pelaksanaan kemensos. Sedangkan, diakuinya, dasar penyaluran sembako sudah jelas. Tidak diperkenankan melakukan pengkondisian. Apalagi pemaksaan kepada  KPM.

 

‘’Kalau seperti  itu ya sama, hanya ganti nama saja menjadi warung gotong royong, supplier menjadi distributor, dan itu bukan peraturannya,” jelasnya.

 

Dia mengatakan, pendamping sosial, TKSK, dan petugas dengan SK bisa membantu mengkomunikasikan ke warung didaerah setempat. Yakni untuk membuat nota dan stempel, agar KPM bisa membeli di warung sekitar. Sehingga, perekonomian daerah sekitar bisa berputar karena BPNT. Fadlli menginginkan, tidak boleh ada petugas mengarahkan ke warung tertentu.

 

‘’DPRD bakal mengawal terus terkait penyaluran BPNT dan memastikan hak KPM tersalurkan,” terang politisi F-Gerindra tersebut.

 

Kepala Dinsos Lamongan Hamdani Azahari menjelaskan, terkait draf pdf  tersebut merupakan draf pidato kepada pendamping pangan sosial. Sehingga, diakuinya, pelaksanaan di lapangan ada sistim dan mikanisme yang bertanggung jawab.

 

Sehingga, pendamping bisa mengontrol  KPM, untuk membelanjakan kepentingan sembako.  Dani, sapaan akrab Hamdani Azhari mengatakan, pihaknya berkepentingan untuk mendapat struk berupa nota.

 

‘’Adapun itu dilaksanakan atau tidak, itu belum tentu. Itu hanya arahan dan masih mentah saat pidato. Itu bukan resmi mengarahkan. Adapun kalau di lapangan tidak sesuai, ya silahkan,” ucap Dani.

 

Dani mengakui adanya draf arahan untuk pendamping pangan sosial. Namun, dia memastikan, hal itu bukan surat edaran resmi. Dia menegaskan, dinsos  bukan bermain tapi berkepentingan. Sebab, diakuinya, jika dilepas maka siapakah pihak yang akan menangani.

 

‘’Itu bukan resmi. Kalau resmi kan ada tanda tangan saya, ada tanggal dan kepadanya, itu hanya konsep pidato,” ujar Dani.

 

Menurut dia, perlu mekanisme di desa, untuk berembuk antara  toko sembako di daerah tersebut atau toko sembako yang lama sudah berjalan, agar bisa membentuk warung gotong royong. Sehingga, diakuinya, tidak ada konflik dan kecurangan. Tujuannya agar menyediakan sesuai  petunjuk teknis. Terutama KPM membelanjakan sesuai unsur karbohidrat, protein, dan vitamin.

 

‘’Semua itu fleksebilitas petugas di lapangan kepada KPM mengenai pembelanjaan. Tidak mengarahkan, tapi lebih kepada membantu KPM,” ujar Dani.

 

Dia menilai draf tersebut sebagai petunjuk. Sebab, karakter masyarakat berbeda-beda. Dia memberikan contoh keinginan dari dinsos hanya membutuhkan struk atau nota, sebagai upaya menyelamatkan KPM agar tidak dihapus dari bantuan Kemensos.

 

‘’Saya yang  bertanggung jawab, dan tepat sasaran itu tugasku. Caranya menafsirkanku seperti itu,” terang Dani. (sip/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Testimoni: Yuhronur Efendi  Bupati Lamongan: Berita Pembangunan Daerah Jadi Menu Utama Setiap Hari

Testimoni: Yuhronur Efendi Bupati Lamongan: Berita Pembangunan Daerah Jadi Menu Utama Setiap Hari

Di era gempuran media digital yang mewarnai dinamika informasi, Jawa Pos Radar Bojonegoro masih menjadi rujukan untuk menemani kopi pagi Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Lembaga Pers Siswa (LPS) SMA Muhammadiyah 10 (Smamse) Sugio, Lamongan gelar pelatihan jurnalistik secara langsung di kantor Jawa Pos Radar Bojonegoro

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer