Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Isi draf yang terdapat kop Dinsos Lamongan itu tentang mekanisme penyaluran program sembako gelombang kedua. Terdapat tugas dan aturan bagi pendamping bansos pangan kecamatan dari sejumlah unsur, warung gotong royong, dan distributor sembako.
Salah satu tugas warung gotong-royong dalam draf tersebut yakni dari unsur e-warung, agen, atau toko kelontong yang disetujui oleh Dinsos Lamongan dan berubah nama menjadi warung gotong royong.
Selain itu, warung gotong royong sebagai mitra penjual melayani KPM untuk belanja kebutuhan sembako sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan dalam Permensos Tahun 2022.
Sedangkan salah satu tugas distributor dalam draf tersebut yakni distributor pangan sebagai penyedia kebutuhan pangan sembako yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral yang disetujui oleh Dinsos Lamongan.
Anggota Komisi D DPRD Imam Fadlli menyayangkan hal tersebut. Adanya draf tersebut, dinilainya, dinsos seperti membuat aturan sendiri, yakni di luar petunjuk pelaksanaan kemensos. Sedangkan, diakuinya, dasar penyaluran sembako sudah jelas. Tidak diperkenankan melakukan pengkondisian. Apalagi pemaksaan kepada KPM.
‘’Kalau seperti itu ya sama, hanya ganti nama saja menjadi warung gotong royong, supplier menjadi distributor, dan itu bukan peraturannya,” jelasnya.
Dia mengatakan, pendamping sosial, TKSK, dan petugas dengan SK bisa membantu mengkomunikasikan ke warung didaerah setempat. Yakni untuk membuat nota dan stempel, agar KPM bisa membeli di warung sekitar. Sehingga, perekonomian daerah sekitar bisa berputar karena BPNT. Fadlli menginginkan, tidak boleh ada petugas mengarahkan ke warung tertentu.
‘’DPRD bakal mengawal terus terkait penyaluran BPNT dan memastikan hak KPM tersalurkan,” terang politisi F-Gerindra tersebut.
Kepala Dinsos Lamongan Hamdani Azahari menjelaskan, terkait draf pdf tersebut merupakan draf pidato kepada pendamping pangan sosial. Sehingga, diakuinya, pelaksanaan di lapangan ada sistim dan mikanisme yang bertanggung jawab.
Sehingga, pendamping bisa mengontrol KPM, untuk membelanjakan kepentingan sembako. Dani, sapaan akrab Hamdani Azhari mengatakan, pihaknya berkepentingan untuk mendapat struk berupa nota.
‘’Adapun itu dilaksanakan atau tidak, itu belum tentu. Itu hanya arahan dan masih mentah saat pidato. Itu bukan resmi mengarahkan. Adapun kalau di lapangan tidak sesuai, ya silahkan,” ucap Dani.
Dani mengakui adanya draf arahan untuk pendamping pangan sosial. Namun, dia memastikan, hal itu bukan surat edaran resmi. Dia menegaskan, dinsos bukan bermain tapi berkepentingan. Sebab, diakuinya, jika dilepas maka siapakah pihak yang akan menangani.
‘’Itu bukan resmi. Kalau resmi kan ada tanda tangan saya, ada tanggal dan kepadanya, itu hanya konsep pidato,” ujar Dani.
Menurut dia, perlu mekanisme di desa, untuk berembuk antara toko sembako di daerah tersebut atau toko sembako yang lama sudah berjalan, agar bisa membentuk warung gotong royong. Sehingga, diakuinya, tidak ada konflik dan kecurangan. Tujuannya agar menyediakan sesuai petunjuk teknis. Terutama KPM membelanjakan sesuai unsur karbohidrat, protein, dan vitamin.
‘’Semua itu fleksebilitas petugas di lapangan kepada KPM mengenai pembelanjaan. Tidak mengarahkan, tapi lebih kepada membantu KPM,” ujar Dani.
Dia menilai draf tersebut sebagai petunjuk. Sebab, karakter masyarakat berbeda-beda. Dia memberikan contoh keinginan dari dinsos hanya membutuhkan struk atau nota, sebagai upaya menyelamatkan KPM agar tidak dihapus dari bantuan Kemensos.
‘’Saya yang bertanggung jawab, dan tepat sasaran itu tugasku. Caranya menafsirkanku seperti itu,” terang Dani. (sip/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




