Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota Komisi D DPRD Lamongan Syaifuddin Zuhri mengatakan, jika beban kerja TKSK memang banyak. Tapi sesuai dengan edaran Kemensos, pendampingan sembako ini berakhir tahun lalu. Sementara TKSK beralasan jika ada perintah dari Dinsos Lamongan, yakni dikumpulkan berdasarkan radiogram. Sehingga KPM diarahkan untuk membeli di agen.
‘’Saya berharap pekerjaan TKSK tidak dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,’’ tutur Syaifudin kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Dia menjelaskan, audiensi ini sebagai tindak lanjut yang sebelumnya. Karena dewan meminta Dinas sosial membina oknum TKSK yang bermain. Sehingga, TKSK meminta audiensi dengan dewan terkait permasalahannya di lapangan.
Menurut dia, TKSK mengeluh insentif yang diterima dengan beban yang ditanggung tidak sesuai. Bahkan, tali asih yang nilainya Rp 1,2 juta setiap tahun dikabarkan tidak cair.
‘’Masih kita pelajari. Tapi kalau memang iya, sebaiknya segera mengusulkan ke dinas, supaya mereka tidak bermain dengan hak dari keluarga penerima manfaat (KPM),” ujarnya.
Menurut Syaifuddin, dewan hanya selaku pengawas. Sedangkan, dinas yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan untuk TKSK, agar bekerja sesuai tupoksinya.
Sementara, menurut dia, dari 27 TKSK tidak semuanya baik. Sehingga masih ada indikasi kerjasama dengan agen dan supplier. Apalagi, TKSK memiliki peran penting sebagai pendamping KPM.
Mereka bisa melaporkan kondisi real di lapangan, jika terjadi harga tidak sesuai. Misalnya harga normal Rp 20 ribu, kemudian KPM menerima dari agen Rp 25 ribu. Seharusnya TKSK memiliki hak untuk melaporkan. Saat ini, TKSK terkesan pasif, sehingga KPM melaporkan langsung ke dewan.
‘’Jika terjadi pelanggaran di tingkat bawah, seharusnya TKSK lebih dulu mengetahui. Sehingga tidak sampai berkepanjangan,” terangnya.
Sementara Koordinator TKSK Lamongan Miftakhul Hakim memastikan, jika TKSK sudah bertugas sesuai dengan tupoksinya. Sehingga, terkait indikasi bermain, dia tidak berani memastikan dan tidak menyangkal. Dia mengaku masih memungkinkan ada oknum yang overlap di lapangan. Namun dari keterangan teman-temannya, sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan beban tugas masing-masing.
‘’Ada sejumlah kemungkinan, bisa juga salah memahami kebijakan yang cukup mendadak, atau masalah lain yang diluar kuasa dari TKSK. Sebab tugas kami hanya mengedukasi dan mendampingi,” tuturnya. (rka/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




