
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Massa aksi tergabung dalam Aliansi Bojonegoro Melawan (ABM) melakukan kegiatan aksi turun ke jalan rutinan satu kali dalam sebulan. Tajuk aksinya ialah Jumat Sambat. Aksi unjuk rasa Jumat Sambat tersebut telah terselenggara kali kedua.
Lokasi unjuk rasa di depan Taman Lokomotif, turut Jalan Teuku Umar, Kelurahan Kepatihan. Adapun tema Jumat Sambat pada Jumat lalu (18/10) ialah Lawan Komersialisasi Pendidikan dan Jaminan Kesejahteraan Guru di Kabupaten Bojonegoro.
Sekitar sepuluh massa aksi dari ABM dan perwakilan guru swasta yang beberapa hari lalu melalukan unjuk rasa di depan kantor bupati dan gedung DPRD juga ikut bergabung. Salah satu massa aksi Jumat Sambat mengatakan, aksi dilakukan untuk membentuk kesadaran massa, bahwa dunia pendidikan tidak baik-baik saja. Banyak masalah terjadi.
Terutama komersialisasi pendidikan. Terlebih, juga ingin menyuarakan kembali sambatan para guru swasta passing grade 2023. Kami di sini ingin memberi tahu masyarakat bahwa banyak hal yang selama ini ditolerir padahal seharusnya tidak. Satu kasus besarnya yakni komersialisasi pendidikan,” ujar Kurnia.
Dia melanjutkan, komersialisasi pendidikan ini berdampak panjang bagi anak-anak, orang tua, atau masyarakat. Tidak semua warga hidup layak dan memiliki pendapatan cukup. Maka, dia mengatakan, harus ada pendidikan gratis. Sesuai jaminan hak di pasal 31 UUD 1945. Seharusnya pendidikan ini dijamin oleh negara. Sesuai amanat UUD,” tandas dia.
Setidaknya, ada delapan tuntutan yang dilayangkan dalam aksi Jumat Sambat tersebut. Pertama, berikan upah layak dan jamin kesejahteraan seluruh guru tanpa membedakan status guru sekolah swasta dan negeri. Kedua, hapus komersialisasi pendidikan yang meliputi biaya spp, ukt, uang gedung, dan pungutan lainnya.
Ketiga, jamin kebebasan berserikat serta berorganisasi bagi seluruh pekerja di institusi pendidikan, dan pelajar. Keempat, berikan pendidikan politik dan seks sejak dini. Kelima, hapus pengkultusan tokoh agama dalam pendidikan pesantren.
Keenam, bangun fasilitas pendidikan yang layak dan inklusif di seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Bojonegoro. Ketujuh, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan. Kedelapan, hapus sistem zonasi. (naw/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





