alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Dugaan KDRT Anggota DPRD

Kajari Hormati Penetapan PN

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima tembusan surat penetapan Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro terkait tidak memenuhi syarat pengajuan kasasi.

Kepala Kejari Bojonegoro Badrut Tamam menyampaikan, menghormati dan menghargai surat penetapan yang diteken oleh Ketua PN Bojonegoro tersebut.

“Kami telah terima surat penetapannya dan sudah membaca. Tentunya kami hormati penuh penetapan tersebut,” ujar Badrut.

Pengajuan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) atas vonis bebas terdakwa perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Muhamad Rozi. Nomor perkaranya 215/Pid.Sus/2021/PN Bjn. Namun, pihaknya juga akan memelajari surat penetapan PN Bojonegoro tersebut.

“Kami juga akan pelajari lagi. Karena tentunya dakwaan dan tuntutan kami sudah melalui proses penyidikan dan fakta-fakta persidangan,” bebernya.

Perlu diketahui, terdakwa Muhamad Rozi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum (JPU) yakni pasal 44 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Sehingga, terdakwa divonis bebas oleh Ketua Majelis Hakim PN Bojonegoro Zainal Ahmad pada Selasa lalu (15/2).

Baca Juga :  Tolak Eksepsi eks Kadis Dinas TPHP Lamongan, Bakal Hadirkan Lima Saksi

Sebelumnya Panitera PN Bojonegoro Victorman Tanobadodo Mendrofa menerangkan, bahwa berkas kasasi JPU telah diterima pada Rabu lalu (16/2). Kemudian, setelah dipelajari, ternyata upaya hukum kasasi itu tidak memenuhi syarat formil.

Sebab menurut pasal 45A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun tak bisa dikasasi.

Karena sebagaimana dakwaan tunggal JPU yakni pasal 44 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT itu ancaman pidana penjaranya paling lama empat bulan. “Sehingga otomatis JPU tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi,” katanya.

Jadi, pihaknya menyatakan kasasi JPU tidak memenuhi syarat formil pakai acuan sesuai amanah UU 5/2004. Adapun penegasan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Baca Juga :  Pembangunan Hampir Tuntas, Waduk Goseng Bisa Mengaliri Mulai 2022

Di dalam Sema 8/2011 tersebut, jika ada kasasi terhadap perkara pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah satu tahun, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua PN tingkat pertama. Penetapan ketua PN tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan, kasasi, atau peninjauan kembali.

“Kami hari ini (Kamis lalu) sudah melaporkan ke Mahkamah Agung berupa penetapan Ketua PN Bojonegoro, bahwa kasasi perkara nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bjn tidak memenuhi syarat formil dengan tembusan terdakwa dan JPU,” bebernya. (bgs/msu)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima tembusan surat penetapan Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro terkait tidak memenuhi syarat pengajuan kasasi.

Kepala Kejari Bojonegoro Badrut Tamam menyampaikan, menghormati dan menghargai surat penetapan yang diteken oleh Ketua PN Bojonegoro tersebut.

“Kami telah terima surat penetapannya dan sudah membaca. Tentunya kami hormati penuh penetapan tersebut,” ujar Badrut.

Pengajuan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) atas vonis bebas terdakwa perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Muhamad Rozi. Nomor perkaranya 215/Pid.Sus/2021/PN Bjn. Namun, pihaknya juga akan memelajari surat penetapan PN Bojonegoro tersebut.

“Kami juga akan pelajari lagi. Karena tentunya dakwaan dan tuntutan kami sudah melalui proses penyidikan dan fakta-fakta persidangan,” bebernya.

Perlu diketahui, terdakwa Muhamad Rozi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum (JPU) yakni pasal 44 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Sehingga, terdakwa divonis bebas oleh Ketua Majelis Hakim PN Bojonegoro Zainal Ahmad pada Selasa lalu (15/2).

Baca Juga :  Anak Motor Bold Riders dan Karta di Lamongan - Bojonegoro Gelar Donor

Sebelumnya Panitera PN Bojonegoro Victorman Tanobadodo Mendrofa menerangkan, bahwa berkas kasasi JPU telah diterima pada Rabu lalu (16/2). Kemudian, setelah dipelajari, ternyata upaya hukum kasasi itu tidak memenuhi syarat formil.

Sebab menurut pasal 45A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun tak bisa dikasasi.

Karena sebagaimana dakwaan tunggal JPU yakni pasal 44 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT itu ancaman pidana penjaranya paling lama empat bulan. “Sehingga otomatis JPU tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi,” katanya.

Jadi, pihaknya menyatakan kasasi JPU tidak memenuhi syarat formil pakai acuan sesuai amanah UU 5/2004. Adapun penegasan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Baca Juga :  Pembangunan Hampir Tuntas, Waduk Goseng Bisa Mengaliri Mulai 2022

Di dalam Sema 8/2011 tersebut, jika ada kasasi terhadap perkara pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah satu tahun, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua PN tingkat pertama. Penetapan ketua PN tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan, kasasi, atau peninjauan kembali.

“Kami hari ini (Kamis lalu) sudah melaporkan ke Mahkamah Agung berupa penetapan Ketua PN Bojonegoro, bahwa kasasi perkara nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bjn tidak memenuhi syarat formil dengan tembusan terdakwa dan JPU,” bebernya. (bgs/msu)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/