alexametrics
28.3 C
Bojonegoro
Tuesday, May 17, 2022

Vonis Rendah, Kejari Blora Ajukan Banding

BLORA, Radar Bojonegoro – Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora memutuskan banding atas vonis tiga terdakwa dugaan pungli Pasar Cepu. Vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang kurang dari dua pertiga dari amar tuntutan. Serta, majelis hakim memilih mengenakan pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tipikor. Sedangkan JPU menilai bukti lebih kuat mengarah ke pasal 12 huruf e tentang pungli.

 

“Mengajukan banding karena tidak sesuai dengan tuntutan,” kata Karyono salah satu tim JPU kemarin (7/3).

 

Tiga terdakwa yakni Sarmidi mantan kepala Dinas Perdagangan, Koperasi (Disdagkop dan UMKM) divonis pidana penjara satu tahun. Warso mantan kabid pasar Disdagkop dan UMKM, dan Sofaat mantan Kepala UPT Pasar Cepu, masing-masing divonis satu tahun tiga bulan.

Baca Juga :  Harga Cabai Tak Stabil

 

Padahal, sebelumnya tim JPU menuntut pidana penjara empat tahun enam bulan. Majelis hakim juga memvonis pidana denda Rp 50 juta. Sementara untuk uang Rp 860 juta diminta dikembalikan ke kas daerah.

 

Karyono salah satu tim JPU menjelaskan, ada dua pasal diajukan dalam tuntutan. Yakni pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tipikor. Namun, majelis hakim lebih mengarah kepada pasal 11.  Padahal bukti dibawa lebih mengarah kepada pungli.

 

Karyono menjelaskan, pasal 12 huruf e ancaman minimal 4 tahun. Kalau pasal 11 minimal 1 tahun penjara. Dalam pengajuan banding, pihaknya berharap majelis hakim pengadilan tinggi (PT) untuk sependapat pembuktian pasal 12 tentang pungli. “Tentu berdasar fakta persidangan menurut pasal 12 huruf e terbukti,” ungkap dia.

Baca Juga :  Pekan Depan Putusan Sela

Sementara itu, Sugiyarto penasihat hukum Sarmidi mengatakan, akan melakukan konsultasi dengan kliennya terlebih dahulu. (luk/rij)

BLORA, Radar Bojonegoro – Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora memutuskan banding atas vonis tiga terdakwa dugaan pungli Pasar Cepu. Vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang kurang dari dua pertiga dari amar tuntutan. Serta, majelis hakim memilih mengenakan pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tipikor. Sedangkan JPU menilai bukti lebih kuat mengarah ke pasal 12 huruf e tentang pungli.

 

“Mengajukan banding karena tidak sesuai dengan tuntutan,” kata Karyono salah satu tim JPU kemarin (7/3).

 

Tiga terdakwa yakni Sarmidi mantan kepala Dinas Perdagangan, Koperasi (Disdagkop dan UMKM) divonis pidana penjara satu tahun. Warso mantan kabid pasar Disdagkop dan UMKM, dan Sofaat mantan Kepala UPT Pasar Cepu, masing-masing divonis satu tahun tiga bulan.

Baca Juga :  Difabel Bangga Bisa Menyerahkan Batik ke Jokowi

 

Padahal, sebelumnya tim JPU menuntut pidana penjara empat tahun enam bulan. Majelis hakim juga memvonis pidana denda Rp 50 juta. Sementara untuk uang Rp 860 juta diminta dikembalikan ke kas daerah.

 

Karyono salah satu tim JPU menjelaskan, ada dua pasal diajukan dalam tuntutan. Yakni pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tipikor. Namun, majelis hakim lebih mengarah kepada pasal 11.  Padahal bukti dibawa lebih mengarah kepada pungli.

 

Karyono menjelaskan, pasal 12 huruf e ancaman minimal 4 tahun. Kalau pasal 11 minimal 1 tahun penjara. Dalam pengajuan banding, pihaknya berharap majelis hakim pengadilan tinggi (PT) untuk sependapat pembuktian pasal 12 tentang pungli. “Tentu berdasar fakta persidangan menurut pasal 12 huruf e terbukti,” ungkap dia.

Baca Juga :  Empat Kecamatan Bakal Digelontor Benih Padi

Sementara itu, Sugiyarto penasihat hukum Sarmidi mengatakan, akan melakukan konsultasi dengan kliennya terlebih dahulu. (luk/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/