28.6 C
Bojonegoro
Monday, February 6, 2023

Terjerat Kasus Penipuan Pengurusan PTSL

Kades Kadungrembug Divonis 3 Bulan

- Advertisement -

LAMONGAN, Radar Lamongan – Sunardi, 54, kepala Desa Kadungrembug, Kecamatan Sukodadi divonis tiga bulan penjara kemarin (29/11). Vonis majelis hakim PN Lamongan itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta terdakwa diputus enam bulan penjara dalam kasus penipuan pengurusan PTSL.

 

Majelis hakim Maskur Hidayat menyatakan, terdakwa Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan penipuan.

 

‘’Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan, menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruh pidana yang dijatuhkan. Menempatkan terdakwa dalam penahanan,’’ tuturnya dalam persidangan secara online.

- Advertisement -

 

Hal yang memberatkan bagi terdakwa, perbuatan itu membuat kerugian materiil bagi korban. Sementara hal yang meringankan, terdakwa berterus terang. ‘’Merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, terdakwa juga telah mengganti sebagian besar kerugian korban,’’ jelasnya.

 

Dalam kasus ini, Sunardi diancam JPU dengan jeratan pasal 378 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga JPU. Yakni, diduga memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan penipuan.

 

Sebab, Sunardi mengenalkan Fauzan kepada 28 warganya sebagai pengacara yang bisa mengurus PTSL bagi sertifikat yang tidak bisa diajukan PTSL. Fauzan dalam berkas berbeda sebelumnya diputus majelis hakim empat bulan penjara.

 

Fauzan disebut Sunardi sanggup menguruskan lahan 28 warga agar bisa diajukan PTSL. Meskipun, mereka belum tercantum dalam buku C desa. Fauzan disebut sanggup mengurus surat penetapan PN sebagai salah satu syaratnya.

 

Biayanya Rp 2,5 juta dengan pembayaran awal Rp 1,5 juta. Uang itu dibayarkan lewat ketua RT. Selanjutnya, diserahkan ke Sunardi untuk diserahkan ke Fauzan. Namun, Fauzan kemudian meminta lagi Rp 1 juta. Karena tak kunjung selesai, warga menagih. Mereka membawa kasus ini ke ranah hukum.

 

Penasihat hukum terdakwa, Agus Happy Fajarianto, menuturkan, pembelaan pihaknya, kliennya tidak masuk dalam rangkaian kejahatan. Tujuannya menolong warga untuk mengurus PTSL yang tidak bisa. Kliennya meminta bantuan pihak ketiga Fauzan. Ternyata ada persoalan lain. Fauzan bukan pengacara.

 

Selain itu, lanjut dia, kliennya siap mengembalikan uang 28 warganya dengan memakai uang pribadi. Padahal, uang itu dibawa Fauzan.

 

‘’Pengembalian uang ini sudah ke-17 orang. Jadi menunjukkan Sunardi tidak ada niat jahat,’’ ucapnya.

 

Dengan putusan majelis hakim itu, dia menyatakan pikir – pikir karena perlu diskusi dengan kliennya. ‘’Setelah ini menemui terdakwa, baru menyatakan sikap, menerima atau menolak, kalau menolak banding,’’ jelasnya.

 

JPU Muhammad Nizar menuturkan, pihaknya juga pikir – pikir karena sikap penasihat hukum masih pikir – pikir. (sip/yan)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Sunardi, 54, kepala Desa Kadungrembug, Kecamatan Sukodadi divonis tiga bulan penjara kemarin (29/11). Vonis majelis hakim PN Lamongan itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta terdakwa diputus enam bulan penjara dalam kasus penipuan pengurusan PTSL.

 

Majelis hakim Maskur Hidayat menyatakan, terdakwa Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan penipuan.

 

‘’Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan, menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruh pidana yang dijatuhkan. Menempatkan terdakwa dalam penahanan,’’ tuturnya dalam persidangan secara online.

- Advertisement -

 

Hal yang memberatkan bagi terdakwa, perbuatan itu membuat kerugian materiil bagi korban. Sementara hal yang meringankan, terdakwa berterus terang. ‘’Merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, terdakwa juga telah mengganti sebagian besar kerugian korban,’’ jelasnya.

 

Dalam kasus ini, Sunardi diancam JPU dengan jeratan pasal 378 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga JPU. Yakni, diduga memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan penipuan.

 

Sebab, Sunardi mengenalkan Fauzan kepada 28 warganya sebagai pengacara yang bisa mengurus PTSL bagi sertifikat yang tidak bisa diajukan PTSL. Fauzan dalam berkas berbeda sebelumnya diputus majelis hakim empat bulan penjara.

 

Fauzan disebut Sunardi sanggup menguruskan lahan 28 warga agar bisa diajukan PTSL. Meskipun, mereka belum tercantum dalam buku C desa. Fauzan disebut sanggup mengurus surat penetapan PN sebagai salah satu syaratnya.

 

Biayanya Rp 2,5 juta dengan pembayaran awal Rp 1,5 juta. Uang itu dibayarkan lewat ketua RT. Selanjutnya, diserahkan ke Sunardi untuk diserahkan ke Fauzan. Namun, Fauzan kemudian meminta lagi Rp 1 juta. Karena tak kunjung selesai, warga menagih. Mereka membawa kasus ini ke ranah hukum.

 

Penasihat hukum terdakwa, Agus Happy Fajarianto, menuturkan, pembelaan pihaknya, kliennya tidak masuk dalam rangkaian kejahatan. Tujuannya menolong warga untuk mengurus PTSL yang tidak bisa. Kliennya meminta bantuan pihak ketiga Fauzan. Ternyata ada persoalan lain. Fauzan bukan pengacara.

 

Selain itu, lanjut dia, kliennya siap mengembalikan uang 28 warganya dengan memakai uang pribadi. Padahal, uang itu dibawa Fauzan.

 

‘’Pengembalian uang ini sudah ke-17 orang. Jadi menunjukkan Sunardi tidak ada niat jahat,’’ ucapnya.

 

Dengan putusan majelis hakim itu, dia menyatakan pikir – pikir karena perlu diskusi dengan kliennya. ‘’Setelah ini menemui terdakwa, baru menyatakan sikap, menerima atau menolak, kalau menolak banding,’’ jelasnya.

 

JPU Muhammad Nizar menuturkan, pihaknya juga pikir – pikir karena sikap penasihat hukum masih pikir – pikir. (sip/yan)

Artikel Terkait

Most Read

Kepala Sekolah Cukup Pantau dari Ponsel

Maksimalkan Jamu Persiba

Admin Instagram Balap Liar Diamankan

Artikel Terbaru

Bentuk Istana dari Lego

Dua Kali Bobol Konter

Potensi Ekspansi Pabrik, Jadi Perhatian

Pertanyakan Nasib Seluruh Karyawan


/