alexametrics
24.6 C
Bojonegoro
Friday, August 12, 2022

Selama 2020-2021 Tujuh Eks Kades di Bojonegoro Meringkuk Penjara

Divonis Berat, Masih Tidak Jera?

Camat Tunjuk Plt Kades Kapas

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sepanjang 2020-2021 sudah ada tujuh eks kades meringkuk di tahanan atas kasus korupsi. Mereka pun divonis lumayan, ada yang pidana penjara empat tahun hingga enam tahun. Namun, hukuman berat itu seakan tidak membuat kades jera.

 

Minggu lalu, Unit Tipikor Polres Bojonegoro menangkap Kades Kapas Adi Syaiful Alim. Kades aktif itu ditangkap setelah dua kali mangkir dari pemanggilan penyidik. Terjerat dugaan korupsi APBDes 2019-2020. Padahal, Adi Syaiful Alim itu baru menjabat Kades sejak 2019.

 

Sebagian besar modusnya berupa proyek fiktif atau temuan audit proyek fisik tidak sesuai rancangan anggaran biaya (RAB). Mengingat tingginya alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD).

 

“Upaya pencegahan senantiasa kami laksanakan. Monev juga dilakukan,” kata Inspektur Pembantu Pengawas Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Bojonegoro Rahmat Junaidi.

 

Rerata kasus korupsi menjeratnya, para kades mengelola keuangan desa sendiri. Tanpa melibatkan bendahara desa dan seringkali membentuk tim pelaksana (timlak) hanya sekadar formalitas.

Baca Juga :  Lalui Proses Penyulingan Tradisional Memakai Alat Kukusan

 

Berdasar data laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, ada tujuh eks kepala desa terjerat kasus tipikor pada 2020-2021. Semua sudah divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

 

Pada 2020 ada lima eks kades. Meliputi eks Kades Trucuk Danang Puji Asmoro; Eks Kades Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras Haris Aburyanto; Eks Kades Wotanngare, Kecamatan Kalitidu Mukti Ali; Eks Kades Pragelan, Kecamatan Gondang Totok Sudarminto; dan Eks Kades Sumberejo, Kecamatan Trucuk Saikul Alim.

 

Pada 2021 ada dua kasus korupsi. Yakni eks Kades Trojalu, Kecamatan Baureno Rujito dan eks Kades Sitiaji, Kecamatan Sukosewu Imam Malik.

 

Menurut Rahmat Junaidi, pihaknya selalu mengingatkan kepada para kades agar menjelankan tugas sesuai regulasi. Baik dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bantuan keuangan khusus desa (BKKD).

Baca Juga :  Diaz Ingin Lanjutkan Clean Sheet

 

“Acuan penggunaan BKD telah diatur di Perbup (Peraturan Bupati) yang baru yakni Nomor 45 Tahun 2021. Sehingga pemerintah desa wajib menjalankan pekerjaan sesuai pedoman di perbup tersebut,” bebernya.

 

Namun, terkadang kasus tipikor bisa terjadi karena sudah ada niat korupsi dari awal. Diharapkan para Kades beserta perangkat desa secara intensif berkonsultasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD). Serta dinas lain lebih paham teknis pelaksanaan proyek.

 

Sementara itu, sejak ditangkapnya Kades Kapas, pemerintah desa (pemdes) akan menunjuk sekretaris desa (Sekdes) sebagai pelaksana tugas (Plt) kades. Penunjukan ini agar roda pemerintahan tetap berjalan.

 

Camat Kapas M. Makhfud mengatakan, telah digelar rapat di Balai Desa Kapas pada Rabu malam (25/5). Tentu menindaklanjuti Kades Kapas ditahan satreskrim polres terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa.

 

Nantinya, ketika Plt Kades sudah ditetapkan akan disampaikan hasilnya ke bupati dan dinas PMD. (bgs/irv/rij)

Camat Tunjuk Plt Kades Kapas

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sepanjang 2020-2021 sudah ada tujuh eks kades meringkuk di tahanan atas kasus korupsi. Mereka pun divonis lumayan, ada yang pidana penjara empat tahun hingga enam tahun. Namun, hukuman berat itu seakan tidak membuat kades jera.

 

Minggu lalu, Unit Tipikor Polres Bojonegoro menangkap Kades Kapas Adi Syaiful Alim. Kades aktif itu ditangkap setelah dua kali mangkir dari pemanggilan penyidik. Terjerat dugaan korupsi APBDes 2019-2020. Padahal, Adi Syaiful Alim itu baru menjabat Kades sejak 2019.

 

Sebagian besar modusnya berupa proyek fiktif atau temuan audit proyek fisik tidak sesuai rancangan anggaran biaya (RAB). Mengingat tingginya alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD).

 

“Upaya pencegahan senantiasa kami laksanakan. Monev juga dilakukan,” kata Inspektur Pembantu Pengawas Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Bojonegoro Rahmat Junaidi.

 

Rerata kasus korupsi menjeratnya, para kades mengelola keuangan desa sendiri. Tanpa melibatkan bendahara desa dan seringkali membentuk tim pelaksana (timlak) hanya sekadar formalitas.

Baca Juga :  Dinaikkan Jadi Penyidikan

 

Berdasar data laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, ada tujuh eks kepala desa terjerat kasus tipikor pada 2020-2021. Semua sudah divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

 

Pada 2020 ada lima eks kades. Meliputi eks Kades Trucuk Danang Puji Asmoro; Eks Kades Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras Haris Aburyanto; Eks Kades Wotanngare, Kecamatan Kalitidu Mukti Ali; Eks Kades Pragelan, Kecamatan Gondang Totok Sudarminto; dan Eks Kades Sumberejo, Kecamatan Trucuk Saikul Alim.

 

Pada 2021 ada dua kasus korupsi. Yakni eks Kades Trojalu, Kecamatan Baureno Rujito dan eks Kades Sitiaji, Kecamatan Sukosewu Imam Malik.

 

Menurut Rahmat Junaidi, pihaknya selalu mengingatkan kepada para kades agar menjelankan tugas sesuai regulasi. Baik dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bantuan keuangan khusus desa (BKKD).

Baca Juga :  Sidang Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Jari

 

“Acuan penggunaan BKD telah diatur di Perbup (Peraturan Bupati) yang baru yakni Nomor 45 Tahun 2021. Sehingga pemerintah desa wajib menjalankan pekerjaan sesuai pedoman di perbup tersebut,” bebernya.

 

Namun, terkadang kasus tipikor bisa terjadi karena sudah ada niat korupsi dari awal. Diharapkan para Kades beserta perangkat desa secara intensif berkonsultasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD). Serta dinas lain lebih paham teknis pelaksanaan proyek.

 

Sementara itu, sejak ditangkapnya Kades Kapas, pemerintah desa (pemdes) akan menunjuk sekretaris desa (Sekdes) sebagai pelaksana tugas (Plt) kades. Penunjukan ini agar roda pemerintahan tetap berjalan.

 

Camat Kapas M. Makhfud mengatakan, telah digelar rapat di Balai Desa Kapas pada Rabu malam (25/5). Tentu menindaklanjuti Kades Kapas ditahan satreskrim polres terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa.

 

Nantinya, ketika Plt Kades sudah ditetapkan akan disampaikan hasilnya ke bupati dan dinas PMD. (bgs/irv/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/