alexametrics
23.7 C
Bojonegoro
Thursday, August 18, 2022

Berpeluang Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Kejari Bojonegoro Punya Wewenang Penyadapan

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penindakan perkara korupsi bakal lebih agresif. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kini memiliki wewenang untuk penyadapan di bidang intelijen. Tentu, menjadi langkah kemajuan pemberantasan korupsi.

 

Termasuk berpeluang tim jaksa bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Selama ini, penanganan korupsi masih berupa penyelidikan perkara dari awal. “Semoga ke depan wewenang penyadapan itu bisa dioptimalkan dengan baik guna menangani kasus-kasus tipikor,” kata Kepala Kejari (Kajari) Bojonegoro Badrut Tamam.

 

Sejak 31 Desember 2021 lalu memiliki wewenang melakukan penyadapan di bidang intelijen. Wewenang itu disebutkan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Baca Juga :  Tantangan Meningkatkan Minat Baca Buku di Bojonegoro
- Advertisement -

Menurut Kajari, kalau operasi tangkap tangan (OTT) seperti suap atau jual beli proyek, pihaknya bisa langsung menindaklanjuti. “Karena itu, kalau mau OTT kan perlu adanya bantuan dari masyarakat, karena jumlah intelijen kejari tidak banyak,” bebernya.

 

M. Yasir akademisi hukum dari Universitas Bojonegoro (Unigoro) menilai ada dan tidak adanya wewenang penyadapan, harapannya seluruh penyidik aparat penegak hukum (APH) ketika tahu peristiwa tindak pidana tentu harus ditangkap. “Selain itu, tentunya peran masyarakat juga dibutuhkan dalam upaya kontrol sosial,” ujarnya. (bgs/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penindakan perkara korupsi bakal lebih agresif. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kini memiliki wewenang untuk penyadapan di bidang intelijen. Tentu, menjadi langkah kemajuan pemberantasan korupsi.

 

Termasuk berpeluang tim jaksa bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Selama ini, penanganan korupsi masih berupa penyelidikan perkara dari awal. “Semoga ke depan wewenang penyadapan itu bisa dioptimalkan dengan baik guna menangani kasus-kasus tipikor,” kata Kepala Kejari (Kajari) Bojonegoro Badrut Tamam.

 

Sejak 31 Desember 2021 lalu memiliki wewenang melakukan penyadapan di bidang intelijen. Wewenang itu disebutkan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Baca Juga :  Jaksa Hadirkan Tujuh Saksi Anggota Satlantas
- Advertisement -

Menurut Kajari, kalau operasi tangkap tangan (OTT) seperti suap atau jual beli proyek, pihaknya bisa langsung menindaklanjuti. “Karena itu, kalau mau OTT kan perlu adanya bantuan dari masyarakat, karena jumlah intelijen kejari tidak banyak,” bebernya.

 

M. Yasir akademisi hukum dari Universitas Bojonegoro (Unigoro) menilai ada dan tidak adanya wewenang penyadapan, harapannya seluruh penyidik aparat penegak hukum (APH) ketika tahu peristiwa tindak pidana tentu harus ditangkap. “Selain itu, tentunya peran masyarakat juga dibutuhkan dalam upaya kontrol sosial,” ujarnya. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/