alexametrics
29.7 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Majelis Hakim PN Bojonegoro Masih Bermusyawarah

Terdakwa Minta Hadirkan Dokter Visum

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Terdakwa kasus persetubuhan anak di bawah umur asal Kecamatan Sekar yakni Aris Kurniawan jalani sidang pemeriksaan saksi secara daring Rabu lalu (22/6). Jaksa penuntut umum (JPU) Boedi Endah Soerjani hadirkan tiga saksi.

 

Di antaranya anak korban, ibu korban, dan kakak sepupu korban. Selama proses pemeriksaan saksi, terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan terhadap korban. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Estafana Purwanto serta dua hakim anggota yakni Ida Zulfamazidah dan Sonny Eko Andrianto.

 

Terdakwa Aris Kurniawan juga didampingi penasihat hukum Hery Widodo. Saat pemeriksaan anak korban berusia 14 tahun itu pun didampingi ibu korban. Sidang dilanjutkan Rabu (29/6) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Baca Juga :  Jual Sabu-Sabu, Ibu Empat Anak di Lamongan Diringkus

 

Penasihat hukum terdakwa memohon ke JPU dan majelis hakim untuk menhadirkan dokter melakukan visum et repertum. Namun, JPU mengatakan tidak ada keterangan dokter visum sebagai saksi di dalam berkas berita acara pemeriksaan (BAP).

 

“Kami selaku majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu terkait permohonan penasihat hukum menghadirkan dokter visum,” tutur ketua majelis hakim Estafana Purwanto.

 

Hery Widodo penasihat hukum terdakwa ingin dihadirkan dokter visum sebagai saksi agar duduk perkaranya lebih jelas. Karena keterangan terdakwa berbeda dengan isi dengan BAP. Pihaknya sudah menyiapkan lima saksi a de charge atau meringankan.

 

“Kelima saksi itu warga mengetahui fakta yang sebenar-benarnya,” jelasnya.

Baca Juga :  Mengantuk, Truk Hantam Warung Bakso

 

Sebelumnya, Hery mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU. Namun berdasar putusan sela majelis hakim, eksepsinya ditolak karena poin-poin dimasukkan merupakan pokok perkara harus dibuktikan di dalam persidangan.

 

“Kami akan jalani persidangan, jadi perlu dibuktikan apa benar terdakwa ini benar melakukan persetubuhan atau tidak,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasar BAP terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban sebanyak lima kali. Korban tidak dalam kondisi hamil. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun. (bgs/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Terdakwa kasus persetubuhan anak di bawah umur asal Kecamatan Sekar yakni Aris Kurniawan jalani sidang pemeriksaan saksi secara daring Rabu lalu (22/6). Jaksa penuntut umum (JPU) Boedi Endah Soerjani hadirkan tiga saksi.

 

Di antaranya anak korban, ibu korban, dan kakak sepupu korban. Selama proses pemeriksaan saksi, terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan terhadap korban. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Estafana Purwanto serta dua hakim anggota yakni Ida Zulfamazidah dan Sonny Eko Andrianto.

 

Terdakwa Aris Kurniawan juga didampingi penasihat hukum Hery Widodo. Saat pemeriksaan anak korban berusia 14 tahun itu pun didampingi ibu korban. Sidang dilanjutkan Rabu (29/6) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Baca Juga :  Pelaku Pembacokan di SLS Diduga Alami Gangguan Kejiwaan

 

Penasihat hukum terdakwa memohon ke JPU dan majelis hakim untuk menhadirkan dokter melakukan visum et repertum. Namun, JPU mengatakan tidak ada keterangan dokter visum sebagai saksi di dalam berkas berita acara pemeriksaan (BAP).

 

“Kami selaku majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu terkait permohonan penasihat hukum menghadirkan dokter visum,” tutur ketua majelis hakim Estafana Purwanto.

 

Hery Widodo penasihat hukum terdakwa ingin dihadirkan dokter visum sebagai saksi agar duduk perkaranya lebih jelas. Karena keterangan terdakwa berbeda dengan isi dengan BAP. Pihaknya sudah menyiapkan lima saksi a de charge atau meringankan.

 

“Kelima saksi itu warga mengetahui fakta yang sebenar-benarnya,” jelasnya.

Baca Juga :  Mekanik Edarkan Sabu-Sabu di Wilayah Lamongan

 

Sebelumnya, Hery mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU. Namun berdasar putusan sela majelis hakim, eksepsinya ditolak karena poin-poin dimasukkan merupakan pokok perkara harus dibuktikan di dalam persidangan.

 

“Kami akan jalani persidangan, jadi perlu dibuktikan apa benar terdakwa ini benar melakukan persetubuhan atau tidak,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasar BAP terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban sebanyak lima kali. Korban tidak dalam kondisi hamil. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/