25.7 C
Bojonegoro
Wednesday, November 30, 2022

Kades Kedungrembug Jalani Sidang Pledoi

Satu Terdakwa Divonis Empat Bulan

- Advertisement -

LAMONGAN, Radar Lamongan – Sidang penipuan pengurusan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Kedungrembug, Kecamatan Sukodadi memasuki babak akhir. Satu terdakwa bernama Muhamad Fauzan, 64, asal Desa Drajat, Kecamatan Paciran divonis empat bulan penjara, kemarin (23/11). Sedangkan, terdakwa lainnya Sunardi, 54, masih menjalani sidang pledoi (pembelaan) kemarin. Sidang putusan untuk Kades Kedungrembug tersebut dijawalkan minggu depan.

 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Nizar menuturkan, sebelumnya Fauzan dituntut  dengan pidana penjara selama tujuh bulan. ‘’Kemudian tadi (kemarin, Red) diputus oleh Majelis Hakim empat bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,’’ tutur Nizar kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

 

Baca Juga :  Terekam CCTV, Polisi Buru Pencuri HP

Nizar, sapaan akrabnya mengatakan, Fauzan terbukti melakukan tindak pidana penipuan.‘’Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, dalam dakwaan alternatif primer kesatu,’’ ucapnya.

- Advertisement -

 

Nizar mengatakan, pihaknya pikir-pikir atas putusan di bawah tuntutan JPU tersebut. ‘’Hal yang memberatkan merugikan korban, dan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya,’’ ujar Nizar.

 

Nizar menuturkan, ada beberapa hal yang meringankan pada terdakwa lainnya. ‘’Hal meringankan Sunardi karena sebagian besar kerugian korban dikembalikan, dan siap mengembalikan yang kurang,’’ imbuhnya.

 

Namun, diakuinya, korban yang melaporkan tidak berkenan dikembalikan. Hingga berita ini ditulis, Penasihat Hukum Sunardi belum bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi via telepon seluler, terdengar nada sambung tapi tak kunjung dijawab.

Baca Juga :  Tak Ada Perekrutan CPNS di Lamongan Tahun Ini

 

Kasus penipuan sertifikat tanah tersebut bermula ketika Sunardi memperkenalkan Fauzan sebagai pengacara kepada warganya. Padahal, Fauzan tidak memiliki kapasitas sebagai penasihat hokum. Fauzan mengklaim sanggup menguruskan 28 sertifikat tanah warga agar bisa diajukan PTSL.

 

Kemudian, terdakwa mengklaim sanggup menguruskan dengan biaya Rp 2,5 juta. Pembayaran awal Rp 1,5 juta yang dibayarkan lewat ketua RT, yang selanjutnya diserahkan ke Sunardi untuk diserahkan ke Fauzan, Namun pada tahap kedua, Fauzan meminta lagi Rp 1 juta, padahal pengurusan belum selesai. Karena tak kunjung selesai, warga menagih dan akhirnya melapor karena sudah lelah menagih. (sip/ind)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Sidang penipuan pengurusan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Kedungrembug, Kecamatan Sukodadi memasuki babak akhir. Satu terdakwa bernama Muhamad Fauzan, 64, asal Desa Drajat, Kecamatan Paciran divonis empat bulan penjara, kemarin (23/11). Sedangkan, terdakwa lainnya Sunardi, 54, masih menjalani sidang pledoi (pembelaan) kemarin. Sidang putusan untuk Kades Kedungrembug tersebut dijawalkan minggu depan.

 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Nizar menuturkan, sebelumnya Fauzan dituntut  dengan pidana penjara selama tujuh bulan. ‘’Kemudian tadi (kemarin, Red) diputus oleh Majelis Hakim empat bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,’’ tutur Nizar kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

 

Baca Juga :  Tak Ada Perekrutan CPNS di Lamongan Tahun Ini

Nizar, sapaan akrabnya mengatakan, Fauzan terbukti melakukan tindak pidana penipuan.‘’Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, dalam dakwaan alternatif primer kesatu,’’ ucapnya.

- Advertisement -

 

Nizar mengatakan, pihaknya pikir-pikir atas putusan di bawah tuntutan JPU tersebut. ‘’Hal yang memberatkan merugikan korban, dan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya,’’ ujar Nizar.

 

Nizar menuturkan, ada beberapa hal yang meringankan pada terdakwa lainnya. ‘’Hal meringankan Sunardi karena sebagian besar kerugian korban dikembalikan, dan siap mengembalikan yang kurang,’’ imbuhnya.

 

Namun, diakuinya, korban yang melaporkan tidak berkenan dikembalikan. Hingga berita ini ditulis, Penasihat Hukum Sunardi belum bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi via telepon seluler, terdengar nada sambung tapi tak kunjung dijawab.

Baca Juga :  Petani Melon Keluhkan Hama Tikus 

 

Kasus penipuan sertifikat tanah tersebut bermula ketika Sunardi memperkenalkan Fauzan sebagai pengacara kepada warganya. Padahal, Fauzan tidak memiliki kapasitas sebagai penasihat hokum. Fauzan mengklaim sanggup menguruskan 28 sertifikat tanah warga agar bisa diajukan PTSL.

 

Kemudian, terdakwa mengklaim sanggup menguruskan dengan biaya Rp 2,5 juta. Pembayaran awal Rp 1,5 juta yang dibayarkan lewat ketua RT, yang selanjutnya diserahkan ke Sunardi untuk diserahkan ke Fauzan, Namun pada tahap kedua, Fauzan meminta lagi Rp 1 juta, padahal pengurusan belum selesai. Karena tak kunjung selesai, warga menagih dan akhirnya melapor karena sudah lelah menagih. (sip/ind)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Volume Waduk 50 Persen

Musnahkan BB Pil Dobel L

Ditawur, Tiga Terluka, Motor Dirusak

Kades Kadungrembug Divonis 3 Bulan


/