28.6 C
Bojonegoro
Monday, February 6, 2023

Dugaan Korupsi BOS SMPN 6 Bojonegoro

Takut Kabur, Kejari Belum Tetapkan Tersangka

- Advertisement -

’’Dalam pengelolaan dana BOS tentu harus berkomitmen menerapkan budaya antikorupsi, wajib taat regulasi.’’

BADRUT TAMAM, Kepala Kejari

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penyidikan dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMPN 6 Bojonegoro masih belum ada penetapan tersangka. Padahal, lembar hasil pemeriksaan (LHP) perhitungan kerugian negara (PKN) dari inspektorat sudah turun sejak November 2022 lalu.

 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Badrut Tamam mengatakan, saat ini masih finalisasi berkas. Perihal penetapan tersangka, masih belum bisa membeberkannya. ‘’Prinsipnya penetapan tersangka secepatnya,’’ katanya.

 

‘’Karena apabila kami bilang penetapan tersangka minggu depan atau bulan depan, dikhawatirkan yang bersangkutan kabur,” lanjut BT, sapaan akrabnya.

- Advertisement -

 

Sebelumnya pada pertengahan Desember 2022 juga ada penyitaan barang bukti berupa uang dari penyidikan dugaan korupsi dana BOS SMPN 6 2020-2021 sebesar Rp 244 juta dari total kerugian negara sekitar Rp 700 juta. ‘’Kerugian negara Rp 700 juta itu dari total dana BOS 2020-2021 dikelola sebesar Rp 1,4 miliar,” bebernya.

 

Penyidikan kasus tersebut memeriksa sebanyak 70 saksi terdiri atas kepala sekolah, guru, staf, rekanan, serta pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Dugaan penyelewengannya dalam bidangan pengadaan barang/jasa. Ada yang di-markup harganya dan ada juga beberapa pengadaan yang fiktif.

 

BT berharap ke depannya instansi pendidikan mengedepankan budaya antikorupsi. Apalagi dalam pengelolaan dana BOS tentu harus berkomitmen menerapkan budaya antikorupsi, wajib taat prosedur dan regulasi. (bgs/rij)

’’Dalam pengelolaan dana BOS tentu harus berkomitmen menerapkan budaya antikorupsi, wajib taat regulasi.’’

BADRUT TAMAM, Kepala Kejari

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penyidikan dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMPN 6 Bojonegoro masih belum ada penetapan tersangka. Padahal, lembar hasil pemeriksaan (LHP) perhitungan kerugian negara (PKN) dari inspektorat sudah turun sejak November 2022 lalu.

 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Badrut Tamam mengatakan, saat ini masih finalisasi berkas. Perihal penetapan tersangka, masih belum bisa membeberkannya. ‘’Prinsipnya penetapan tersangka secepatnya,’’ katanya.

 

‘’Karena apabila kami bilang penetapan tersangka minggu depan atau bulan depan, dikhawatirkan yang bersangkutan kabur,” lanjut BT, sapaan akrabnya.

- Advertisement -

 

Sebelumnya pada pertengahan Desember 2022 juga ada penyitaan barang bukti berupa uang dari penyidikan dugaan korupsi dana BOS SMPN 6 2020-2021 sebesar Rp 244 juta dari total kerugian negara sekitar Rp 700 juta. ‘’Kerugian negara Rp 700 juta itu dari total dana BOS 2020-2021 dikelola sebesar Rp 1,4 miliar,” bebernya.

 

Penyidikan kasus tersebut memeriksa sebanyak 70 saksi terdiri atas kepala sekolah, guru, staf, rekanan, serta pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Dugaan penyelewengannya dalam bidangan pengadaan barang/jasa. Ada yang di-markup harganya dan ada juga beberapa pengadaan yang fiktif.

 

BT berharap ke depannya instansi pendidikan mengedepankan budaya antikorupsi. Apalagi dalam pengelolaan dana BOS tentu harus berkomitmen menerapkan budaya antikorupsi, wajib taat prosedur dan regulasi. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Bentuk Istana dari Lego

Dua Kali Bobol Konter

Potensi Ekspansi Pabrik, Jadi Perhatian

Pertanyakan Nasib Seluruh Karyawan


/