Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Eks Kades Kedungbacin Masih Buron

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)
Ilustrasi(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)
BLORA, Radar Bojonegoro - Sebulan lebih Rasmo menjadi buron. Mantan Kepala Desa (Kades) Kedungbacin, Kecamatan Todanan, Blora, tersebut masuk daftar pencarian orang (DPO) dugaan korupsi dana desa (DD). Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora masih melakukan pengejaran, dan meminta keterangan saksi. Diperkirakan bakal ada tersangka baru.

Kasi Intelijen Kejari Blora Jatmiko menjelaskan, DPO mantan kades masih dalam pencarian jaksa penyidik. Pihaknya mengklaim telah menemukan lokasi persembunyian Rasmo diduga tersangka. ‘’Kalau itu (informasi lokasi) tinggal nanti koordinasi mengembalikan tersangka dan mendatangkan ke sini (kejari) untuk diperiksa," ujarnya kemarin (17/5).

Jaksa penyidik, menurut Jatmiko, juga melengkapi pemeriksaan beberapa saksi. Seperti pemerintah daerah, kecamatan, dan mantan camat. ‘’Untuk melengkapi pemeriksaan sebelumnya apakah saat itu (LPj) dilakukan verisifikasi atau tidak," ujarnya.

Dugaan korupsi DD Desa Kedungbacin tidak hanya dilakukan satu orang. Ada beberapa aktor bermain, namun pihaknya belum membeberkan siapa bakal jadi tersangka baru, selain mantan kades.

‘’Kemungkinan akan ditetapkan tersangka baru. Tapi kita belum umumkan. Diduga tidak hanya kades. Kan ya nggak kades sendiri yang bikin laporan," terangnya.

Diketahui mantan Kades Kedungbacin ditetapkan sebagai DPO sejak 28 Maret. Tiga kali dipanggil, namun mangkir. Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan DD untuk kegiatan fisik pada 2018-2019 belum selesai namun laporan selesai 100 persen. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 400 juta. (luk/rij)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

  Tahun Depan Pemilihan BPD Serentak, Disusul Pilkades di 155 Desa tapi Perda dan Perbup Desa Belum Direvisi

Tahun Depan Pemilihan BPD Serentak, Disusul Pilkades di 155 Desa tapi Perda dan Perbup Desa Belum Direvisi

Surat keputusan (SK) 155 kepala desa (kades), dan badan permusyawaratan desa (BPD) di 419 desa berakhir tahun depan.

Calon Kades Petahana Wajib Cuti Jika Pilkades Digelar Sebelum SK Berakhir

Calon Kades Petahana Wajib Cuti Jika Pilkades Digelar Sebelum SK Berakhir

Kepala Desa (Kades) yang baru menjabat satu periode, dan masa jabatannya berakhir pada 2027, masih memiliki kesempatan mencalonkan lagi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer