Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurut Ratna, penghitungan kerugian negara (PKN) oleh inspektorat itu tidak tepat dan tidak nyata. ‘’Karena yang dihitung hanya volume barang saja. Sedangkan biaya pekerja tidak ikut dihitung. Jadi kami nilai kurang cermat,” bebernya.
Selain itu, berdasar konsultan mengerjakan tidak ada kerugian yang ditimbulkan. ‘’Di dalam tuntutan JPU ada unsur bersama-sama melakukan dugaan korupsi tersebut. Tapi kok hanya Bu Nety terdakwanya,” ucapnya.
Sidang sebelumnya, tim JPU menuntut terdakwa Nety Herawati pidana penjara 7,5 tahun. Juga pidana denda Rp 200 juta subsider pidana kurungan tiga bulan. Terdakwa kepala desa (nonaktif) juga dihukum membayar uang pengganti Rp 480,5 juta subsider pidana penjara tiga tahun.
Plt Kasi Pidana Khusus Kejari Bojonegoro Mohamad Arifin mengatakan, tim JPU proses merampungkan berkas replik atau tanggapan atas pledoi terdakwa. Perihal dalil pihak terdakwa terkait tidak cermatnya perhitungan kerugian negara, Arifin enggan berkomentar.
‘’Itu kan hak terdakwa bersama penasihat hukumnya. Biar majelis hakim yang menilai,” tuturnya. (bgs/rij)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




