Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebab, dalam sidang Rabu (26/4) lalu, tim JPU menuntut Nety Herawati pidana penjara tujuh tahun enam bulan (7,5 tahun). Pledoi terdakwa merupakan Kepala Desa (Kades) Deling itu tentu cukup penting.
Ratna Indah Pristiwaty penasihat hukum (PH) terdakwa mengatakan, telah menyusun pledoi. ‘’Kami akan bacakan pledoi besok (hari ini, Red). Pada prinsipnya isi pledoi kami membantah dalil-dalil di surat tuntutan JPU,” tegasnya kemarin (2/5).
Ratna pun menilai kasus yang menimpa kliennya terkesan dipaksakan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Mohamad Arifin mengatakan, terdakwa Nety Herawati dituntut pidana penjara 7,5 tahun. Juga pidana denda Rp 200 juta subsider pidana kurungan tiga bulan. Lalu di dalam tuntutan, terdakwa dihukum membayar uang pengganti Rp 480,5 juta.
Menurut Arifin, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), harta bendanya dapat disita oleh jaksa. Dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
‘’Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup membayar uang pengganti, diganti pidana penjara selama tiga tahun,” tambahnya.
Di surat tuntutan, JPU juga melampirkan barang bukti. Ada ratusan barang bukti meliputi surat pertanggungjawaban (SPJ), buku rekening, berita acara. ‘’Juga surat perintah kerja dan sebagainya,” imbuhnya. (bgs/rij)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




