Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

‘’Untuk saat ini, sidang masih sama seperti kemarin, mendatangkan saksi sebanyak lima orang,’’ tutur Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan, Anton Wahyudi.
Tiga saksi yang dihadirkan dari kelompok masyarakat (pokmas), sesuai dengan berkas acara pemeriksaan (BAP). Mereka menerangkan mekanisme bantuan dana hibah tersebut dan pengerjaannya.
Sedangkan, dua saksi lainnya dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim. Keduanya didatangkan sebagai tim verifikasi pekerjaan di lapangan. Selain itu, keduanya juga bertugas menyeleksi proposal pekerjaan yang sudah selesai tersebut.
Anton memastikan, masih terdapat sejumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang minggu depan. Dalam perkara ini dijadwalkan terdapat 71 saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Di antaranya dari pokmas, kepala desa, dan saksi ahli elektro.
‘’Sidang minggu depan tentunya masih sama, mendatangkan saksi lagi. Tapi siapa saja saksi yang dihadirkan, kami belum bisa menjelaskan,’’ ucapnya.
Seperti pernah diberitakan, dana hibah PJU di Lamongan sekitar Rp 64 miliar. Berdasarkan perhitungan BPKP, kerugian negara sekitar Rp 47 miliar. Dari jumlah tersebut telah dikembalikan pada saat penyelidikan sekitar Rp 16 miliar.
Anggaran tersebut untuk proyek 1.635 titik PJU di-23 kecamatan di Lamongan. Setelah dilakukan pengecekan, proyek PJU di jalan pelosok hingga di wilayah makam umum.
‘’Jadi kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan sekitar Rp 31 miliar,’’ ungkapnya. (mal/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




