Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dituntut 6 bulan, Muntahar Ajukan Pledoi

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
SIDANG: Terdakwa Muntahar menjalani sidang di Pengadilan Negeri Blora kemarin. (LUKMAN HAKIM/RDR.BLORA)
SIDANG: Terdakwa Muntahar menjalani sidang di Pengadilan Negeri Blora kemarin. (LUKMAN HAKIM/RDR.BLORA)
’’Pertimbangan kami dari fakta persidangan, kami melihat masalah kasus yang sama sebelumnya. Supaya tidak terjadi disparitas.’’

Agustinus Dian Leo, JPU Kejari Blora

BLORA, Radar Bojonegoro - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Kepala Desa (Kades) Kentong Kecamatan Cepu Muntahar 6 bulan penjara. Terdakwa kasus pemalsuan SK perangkat desa (perades) mengajukan bantahan atau pledoi. Persidangan bakal dilanjut Senin (10/4) mendatang.

 

JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora Agustinus Dian Leo Putra menerangkan, terdakwa Muntahar dituntut 6 bulan penjara atas dugaan pemalsuan SK untuk mendaftar perades. Menurutnya, tuntutan itu sudah disesuaikan dengan fakta persidangan.

 

‘’Pertimbangan kami dari fakta persidangan, kami melihat masalah kasus yang sama sebelumnya supaya tidak terjadi disparitas,’’ jelasnya kemarin (29/3).

 

Sebelum Kades Kentong Kecamatan Cepu, Kades Nginggil Kecamatan Kradenan dan Begajing Kecamatan Japah juga terjerat kasus pemalsuan SK dengan vonis 5 bulan. Mereka sudah dinyatakan bebas setelah menjalani sisa hukuman yang dikurangi masa tahanan saat persidangan.

 

Pada persidangan kemarin (29/3), Muntahar  tidak didampingi penasihat hukum. Dia mengajukan pembelaan atas tuntutan JPU itu. Majelis hakim mengabulkan pledoi Kades Kentong tersebut. Persidangan selanjutnya bakal digelar pada Senin (10/4) mendatang.

 

Agustinus memaparkan, tuntutan 6 bulan penjara menunggu vonis hakim turun. Selain itu, hukuman bakal dikurangi masa tahanan selama menjalani persidangan. Juga Muntahar diketahui sudah menjalani penahanan saat penyidikan di Polres Blora.

 

‘’Penahanannya kan tahanan kota, jadi nanti dikalkulasikan satu banding lima,’’ ungkapnya.

 

Dia menambahkan, masa lima hari menjadi tahanan kota sama dengan satu hari tahanan rutan. Namun pihaknya belum memastikan jumlahnya. Sedangkan terkait pengguna SK yang belum dijadikan tersangka, pihaknya melimpahkan kepada penyidik dari kepolisian.

 

‘’Kewenangan di penyidik kepolisian. Peran yang lain kewenangan tetap di penyidik,’’ pungkasnya. (luk/zim)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Yulia Purwaningtyasari Darmo Atmojo, Mulai Terbiasa Gowes

Yulia Purwaningtyasari Darmo Atmojo, Mulai Terbiasa Gowes

Sebagai Kepala Desa (Kades) Kauman, Kecamatan Kota, Yulia Purwaningtyasari Darmo Atmojo dikenal sebagai pribadi yang tegas, berwibawa, dan anggun di keluarga.

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

  Tahun Depan Pemilihan BPD Serentak, Disusul Pilkades di 155 Desa tapi Perda dan Perbup Desa Belum Direvisi

Tahun Depan Pemilihan BPD Serentak, Disusul Pilkades di 155 Desa tapi Perda dan Perbup Desa Belum Direvisi

Surat keputusan (SK) 155 kepala desa (kades), dan badan permusyawaratan desa (BPD) di 419 desa berakhir tahun depan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer