Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebab, jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan kasasi pada 15 Maret lalu atas kasus korupsi APBDes Kapas 2019-2020 itu. Kemudian disusul penasihat hukum (PH) terdakwa menyatakan kasasi, Sabtu (24/3).
Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo membenarkan, JPU Marindra Prahandi telah menyatakan kasasi atas kasus korupsi APBDes Kapas 2019-2020. ‘’Saat ini masih proses menyusun berkas memori kasasi,” tutur Adi.
Alasan mengajukan kasasi tak jauh beda dengan alasan banding. Karena adanya perbedaan pembuktian pasal. Majelis hakim PN Tipikor Surabaya menilai terdakwa melanggar pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor sebagaimana dakwaan subsider JPU.
‘’Sedangkan JPU menuntut terdakwa sebagaimana dakwaan primer, yakni pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor,” tambahnya.
Sebelumnya terdakwa dituntut JPU pidana penjara enam tahun enam bulan (6,5 tahun), pidana denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan empat bulan. Juga membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 443,7 juta subsider pidana penjara tiga bulan.
Sementara putusannya, pidana penjara tiga tahun, pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti kerugian negara Rp 314 juta subsider satu tahun penjara.
Terpisah, PH terdakwa, R. Teguh Santoso menyampaikan, bahwa telah nyatakan kasasi. ‘’Setidaknya 14 hari lagi akan kami kirim berkas memori kasasinya,” ujarnya.
Alasannya, sebab berdasar fakta-fakta persidangan membuktikan apabila terdakwa tidak merugikan keuangan negara.
‘’Karena semua dana atau anggaran telah terserap atau teralokasikan dalam kegiatan pembangunan,” jelasnya. (bgs/msu)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




