Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

JPU-PH Layangkan Kasasi

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Proses hukum dugaan korupi APBDes Kapas 2019-2020 dengan terdakwa Adi Saiful Alim, Kepala Desa (Kades) Kapas Nonaktif belum inkracht (berkekuatan hukum tetap). Meskipun putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya sudah turun pada 24 Februari silam.

 

Sebab, jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan kasasi pada 15 Maret lalu atas kasus korupsi APBDes Kapas 2019-2020 itu. Kemudian disusul penasihat hukum (PH) terdakwa menyatakan kasasi, Sabtu (24/3).

 

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo membenarkan, JPU Marindra Prahandi telah menyatakan kasasi atas kasus korupsi APBDes Kapas 2019-2020. ‘’Saat ini masih proses menyusun berkas memori kasasi,” tutur Adi.

 

Alasan mengajukan kasasi tak jauh beda dengan alasan banding. Karena adanya perbedaan pembuktian pasal. Majelis hakim PN Tipikor Surabaya menilai terdakwa melanggar pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor sebagaimana dakwaan subsider JPU.

 

‘’Sedangkan JPU menuntut terdakwa sebagaimana dakwaan primer, yakni pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor,” tambahnya.

 

Sebelumnya terdakwa dituntut JPU pidana penjara enam tahun enam bulan (6,5 tahun), pidana denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan empat bulan. Juga membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 443,7 juta subsider pidana penjara tiga bulan.

 

Sementara putusannya, pidana penjara tiga tahun, pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti kerugian negara Rp 314 juta subsider satu tahun penjara.

 

Terpisah, PH terdakwa, R. Teguh Santoso menyampaikan, bahwa telah nyatakan kasasi. ‘’Setidaknya 14 hari lagi akan kami kirim berkas memori kasasinya,” ujarnya.

 

Alasannya, sebab berdasar fakta-fakta persidangan membuktikan apabila terdakwa tidak merugikan keuangan negara.

 

‘’Karena semua dana atau anggaran telah terserap atau teralokasikan dalam kegiatan pembangunan,” jelasnya. (bgs/msu)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Benarkah ada kutukan mematikan bagi para Bupati Bojonegoro? Mengulik arsip kolonial Belanda, temukan kisah tragis 5 bupati dari penjara, ditangkap Kempeitai Jepang, hingga diculik pemuda.

 Jejak Kisah Tragedi Kelaparan di Bojonegoro Tahun 1939: Ibu Rela Tukar Bayi Demi Sepiring Nasi

Jejak Kisah Tragedi Kelaparan di Bojonegoro Tahun 1939: Ibu Rela Tukar Bayi Demi Sepiring Nasi

Tragedi kelaparan Bojonegoro di era kolonial terkuak! Arsip koran Belanda 1939 ungkap kisah pilu seorang ibu yang menukar bayinya demi sepiring nasi gara-gara kebijakan eksploitatif dan ulah Bupati yang korup. Baca selengkapnya di sini.

Dugaan Korupsi BKKD 2021, 2022, dan 2024, Eks Kades Drokilo Akui Main Judol

Dugaan Korupsi BKKD 2021, 2022, dan 2024, Eks Kades Drokilo Akui Main Judol

Kasus dugaan korupsi menjerat mantan Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem Sutrisno masih bergulir. Ia dituntut pidana penjara selama delapan tahun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer