Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejari Belum Terima Salinan Memori Banding
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Vonis pidana penjara tiga tahun, pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti kerugian negara Rp 314 juta subsider satu tahun penjara dari Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dinilai terdakwa dugaan korupsi APBDes Kapas 2019-2020 Adi Saiful Alim belum memenuhi unsur keadilan.
Sehingga, kades nonaktif itu melayangkan banding melalui Penasihat hukum (PH) ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya pada Selasa lalu (24/1).
Ketua Tim PH terdakwa, R. Teguh Santoso mengungkapkan, putusan PN Tipikor Surabaya tidak tepat. Sebab, majelis hakim dinilai mengabaikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.
‘’Serta sama sekali tidak mempertimbangkan pledoi atau pembelaan terdakwa,” katanya.
Namun, bilamana majelis hakim PT Surabaya berpendapat lain, Teguh mohon agar terdakwa yang juga merupakan Kepala Desa (Kades) nonaktif itu divonis seringan-ringannya sesuai rasa keadilan. Selanjutnya Teguh menyusun berkas kontra memori banding jaksa penuntut umum (JPU) yang sudah ia terima pada awal Januari lalu.
‘’Berkas kontra memori banding kami kirim secepatnya ke PT Surabaya melalui PN Tipikor Surabaya,” bebernya.
Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo mengaku belum menerima berkas memori banding yang dibuat oleh PH terdakwa. ‘’Kami belum terima berkasnya (memori banding). Jika sudah kami terima, maka akan segera kami pelajari selanjutnya menyusun kontra memori banding,” ungkapnya.
Perlu diketahui, sebelumnya JPU menuntut terdakwa pidana penjara enam tahun enam bulan (6,5 tahun). Sebagaimana dakwaan primer JPU, pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
Juga pidana denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan empat bulan dan dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 443,7 juta subsider pidana penjara tiga tahun tiga bulan.
Sementara putusannya, pidana penjara tiga tahun, pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti kerugian negara Rp 314 juta subsider satu tahun penjara. sebagaimana dakwaan subsider JPU, yakni pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. (bgs/msu)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




