Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kades Kapas Ingin Bebas

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)

Kejari Belum Terima Salinan Memori Banding


BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Vonis pidana penjara tiga tahun, pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti kerugian negara Rp 314 juta subsider satu tahun penjara dari Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dinilai terdakwa dugaan korupsi APBDes Kapas 2019-2020 Adi Saiful Alim belum memenuhi unsur keadilan.

 

Sehingga, kades nonaktif itu melayangkan banding melalui Penasihat hukum (PH) ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya pada Selasa lalu (24/1).

 

Ketua Tim PH terdakwa, R. Teguh Santoso mengungkapkan, putusan PN Tipikor Surabaya tidak tepat. Sebab, majelis hakim dinilai mengabaikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

‘’Serta sama sekali tidak mempertimbangkan pledoi atau pembelaan terdakwa,” katanya.

 

Namun, bilamana majelis hakim PT Surabaya berpendapat lain, Teguh mohon agar terdakwa yang juga merupakan Kepala Desa (Kades) nonaktif itu divonis seringan-ringannya sesuai rasa keadilan. Selanjutnya Teguh menyusun berkas kontra memori banding jaksa penuntut umum (JPU) yang sudah ia terima pada awal Januari lalu.

‘’Berkas kontra memori banding kami kirim secepatnya ke PT Surabaya melalui PN Tipikor Surabaya,” bebernya.

 

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo mengaku belum menerima berkas memori banding yang dibuat oleh PH terdakwa. ‘’Kami belum terima berkasnya (memori banding). Jika sudah kami terima, maka akan segera kami pelajari selanjutnya menyusun kontra memori banding,” ungkapnya.

 

Perlu diketahui, sebelumnya JPU menuntut terdakwa pidana penjara enam tahun enam bulan (6,5 tahun). Sebagaimana dakwaan primer JPU, pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

 

Juga pidana denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan empat bulan dan dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 443,7 juta subsider pidana penjara tiga tahun tiga bulan.

 

Sementara putusannya, pidana penjara tiga tahun, pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti kerugian negara Rp 314 juta subsider satu tahun penjara. sebagaimana dakwaan subsider JPU, yakni pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. (bgs/msu)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer