Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sepuluh Kasus Tidak Naik Persidangan

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
’’Kedua pihak ada keinginan secara hati Nurani untuk berdamai. Tidak ada paksaan pihak manapun.’’

Arfan Halim, Kasi Pidum Kejari Bojonegoro

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sepuluh kasus pidana umum (pidum) tidak naik ke tingkat persidangan pada 2022. Kesepuluh kasus itu mendapat surat keputusan penghentian perkara (SKP-2) melalui pendekatan restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif dari Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim).

 

Kepala Seksi (Kasi) Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Arfan Halim mengatakan, sepuluh kasus itu terdiri atas lima kasus penganiayaan, satu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), satu kasus pengerusakan, tiga kasus pencurian.

 

Adapun beberapa syarat pendekatan RJ. Terutama, tersangka bukan residivis. Ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun penjara. “Juga, kerugian korban tidak lebih dari Rp 2,5 juta. Selanjutnya, kedua pihak ada keinginan secara hati Nurani untuk berdamai. Tidak ada paksaan pihak manapun,” ucapnya.

 

Kepala Kejari Bojonegoro Badrut Tamam juga menambahkan, bahwa penerapan RJ selama 2022 ada sepuluh perkara dan pada 2021 lalu ada 13 perkara. Pria yang akrab disapa BT itu menegaskan, layanan mediasi perkara dengan pendekatan RJ tidak dipungut biaya sepeserpun.

 

“Kami dorong para jaksa lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan keadaan semula saat menangani perkara yang memang memenuhi syarat sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” katanya.

 

Sementara itu, selama 2022 di seksi pidum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebanyak 355 perkara. Kemudian tahap satu sebanyak 258 perkara, tahap dua sejumlah 244 perkara, dan eksekusi 216 perkara.

 

“Tahap satu merupakan tahap penyidik menyerahkan berkas perkara. Sedangkan tahap dua merupakan tahap penyidikan yang mana berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (p-21), penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti,” pungkasnya. (bgs/msu)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer