Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro Nalfrijhon mengatakan, perkara perdata diwajibkan melalui proses mediasi. ‘’Intinya terjadi perundingan, harapannya tercapainya perdamaian,” tuturnya.
Selanjutnya, para pihak tidak ada mengajukan mediator. Sehingga majelis hakim menunjuk hakim mediator yakni Ima Fatimah Djufri. Jangka waktu mediasi maksimal 30 hari dan bisa diperpanjang. Jika mediasi sengketa tanah RPH itu gagal, dilanjutkan kembali persidangannya.
Nur Aziz penasihat hukum (PH) penggugat menjelaskan, mediasi dilanjutkan Selasa (10/1) depan. ‘’Kami diminta membuat resume saat mediasi minggu depan,” katanya.
Aziz menyayangkan tidak adanya surat khusus terhadap perwakilan dari bagian hukum Pemkab Bojonegoro. ‘’Seharusnya bupati sendiri hadir saat nanti mediasi. Kalaupun berhalangan hadir itu alasannya apa? Apabila tidak bisa hadir, setidaknya ada surat kuasa khusus mediasi, sedangkan tadi yang hadir hanya surat kuasa umum,” tegasnya.
Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro Abdul Aziz menjelaskan, selaku tergugat tentu menghormati proses peradilan. Agendanya mediasi. ‘’Selanjutnya, kami ikuti prosesnya apakah mediasi ini berhasil atau tidak,” ungkapnya.
Perlu diketahui, S. Marman mengajukan gugatan menduga ada penyerobotan tanah miliknya di Desa Banjarsari digunakan membangun RPH seluas 3.679 meter persegi. Anggaran pengerjaan RPH yakni Rp 8,2 miliar. (bgs/rij)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




