Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan negeri (kejari) juga menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
R. Teguh Santoso ketua tim PH terdakwa mengatakan, juga menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Meski putusan PN Tipikor Surabaya lebih rendah dari tuntutan JPU. Kliennya divonis pidana penjara tiga tahun, sedangkan JPU menuntut terdakwa pidana penjara 6,5 tahun.
Saat ini, masih proses menyusun berkas memori banding. Alasan banding terkait perhitungan kerugian negara. ‘’Saat persidangan, terdakwa sudah membuktikan terkait dana pembangunan jembatan Kapas-Kabunan. Semua dana terserap, apalagi pernah terjadi bencana banjir tiga kali menyebabkan longsor,” tutur Teguh.
Sebelumnya dalam nota pembelaan, tim PH juga menjelaskan, berdasar fakta-fakta persidangan membuktikan apabila terdakwa tidak merugikan keuangan negara. ‘’Karena semua dana atau anggaran telah terserap atau teralokasikan dalam kegiatan pembangunan,” jelasnya. Juga mohon agar terdakwa lepas dari tuntutan.
Selain penjara tiga tahun, majelis hakim juga memvonis pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan. Dan uang pengganti kerugian negara Rp 314 juta subsider satu tahun penjara.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo mengatakan, belum melayangkan berkas memori banding ke PT Surabaya. Alasan ajukan banding karena adanya perbedaan pembuktian pasal antara majelis hakim dan JPU.
Majelis hakim menilai terdakwa sebagai Kepala Desa (Kades) Kapas nonaktif itu terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana dakwaan subsider JPU. ‘’Sedangkan tuntutan JPU sebagaimana dakwaan primer yakni pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi,” tutur Adi. (bgs/rij)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




