Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terdakwa dan Jaksa Sama-Sama Banding

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
BABAK AKHIR: Terdakwa saat ditahan. Kades Kapas nonaktif ini sisa jalani sidang putusan. (Dokumentasi RDR.BJN)
BABAK AKHIR: Terdakwa saat ditahan. Kades Kapas nonaktif ini sisa jalani sidang putusan. (Dokumentasi RDR.BJN)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro ­- Adi Saiful Alim ternyata juga mengajukan banding setelah divonis pidana penjara tiga tahun. Terdakwa dugaan korupsi APBDes Kapas 2019-2020 itu banding melalui penasihat hukum (PH).

 

Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan negeri (kejari) juga menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

 

R. Teguh Santoso ketua tim PH terdakwa mengatakan, juga menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Meski putusan PN Tipikor Surabaya lebih rendah dari tuntutan JPU. Kliennya divonis pidana penjara tiga tahun, sedangkan JPU menuntut terdakwa pidana penjara 6,5 tahun.

Saat ini, masih proses menyusun berkas memori banding. Alasan banding terkait perhitungan kerugian negara. ‘’Saat persidangan, terdakwa sudah membuktikan terkait dana pembangunan jembatan Kapas-Kabunan. Semua dana terserap, apalagi pernah terjadi bencana banjir tiga kali menyebabkan longsor,” tutur Teguh.

 

Sebelumnya dalam nota pembelaan, tim PH juga menjelaskan, berdasar fakta-fakta persidangan membuktikan apabila terdakwa tidak merugikan keuangan negara. ‘’Karena semua dana atau anggaran telah terserap atau teralokasikan dalam kegiatan pembangunan,” jelasnya. Juga mohon agar terdakwa lepas dari tuntutan.

 

Selain penjara tiga tahun, majelis hakim juga memvonis pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan. Dan uang pengganti kerugian negara Rp 314 juta subsider satu tahun penjara.

 

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo mengatakan, belum melayangkan berkas memori banding ke PT Surabaya. Alasan ajukan banding karena adanya perbedaan pembuktian pasal antara majelis hakim dan JPU.

 

Majelis hakim menilai terdakwa sebagai Kepala Desa (Kades) Kapas nonaktif itu terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana dakwaan subsider JPU. ‘’Sedangkan tuntutan JPU sebagaimana dakwaan primer yakni pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi,” tutur Adi. (bgs/rij)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer