alexametrics
24.4 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Terdakwa Penipuan Investasi Bodong

Egga Ayu Diadili, Terancam Pidana Empat Tahun Penjara

BOJONEGORO,  Radar Bojonegoro – Egga Ayu Nawang Aulia terdakwa penipuan investasi bodong akhirnya diadili di persidangan. Sidang perdana kemarin (22/6) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro secara daring. Terdakwa mendekam di rumah tahanan (rutan) mapolres itu menjalani sidang pembacaan surat dakwaan.

 

Saat hadir di persidangan, terdakwa mengaku tidak keberatan bila tanpa didampingi penasihat hukum. Jaksa penuntut umum (JPU) M. Arifin yang membacakan dakwaan. Terdakwa didakwa dua alternatif dakwaan. Kesatu, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau kedua, pasal 372 KUHP tentang penggelapan uang.

 

“Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal empat tahun,” kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Arfan Halim.

 

Usai dakwaan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa adakah keberatan terhadap isi dakwaan. Ternyata Egga Ayu menerima dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan Rabu (29/6) depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. “Selanjutnya JPU akan hadirkan saksi-saksi secara bertahap, yakni para korban,” tuturnya.

Baca Juga :  Sebelum Kejuaraan, Makan Pisang dan Susu

 

Diketahui, berdasar data umum dari laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Bojonegoro jumlah korban investasi bodong dilakukan terdakwa asli Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban itu sebanyak delapan orang. Total kerugian dari korban sebanyak Rp 386,4 juta.

 

Delapan korban itu semuanya perempuan. ADPP korban merugi Rp 140 juta, UH tertipu Rp 65 juta, DDR senilai Rp 54 juta. Serta,  EDH senilai Rp 54 juta, IR senilai Rp 31 juta, EVS senilai Rp 17,25 juta, PK senilai Rp 13,2 juta, dan FZ senilai Rp 12 juta.

 

Tiap korban dijanjikan terdakwa uang investasi akan diberi imbal keuntungan lebih dari 20 persen selama 5 hingga 30 hari. Tiap korban diminta menandatangani surat perjanjian bermaterai Rp 10.000 serta membayar  biaya admin Rp 100 ribu.

Baca Juga :  Siapkan Saksi Ahli Pidana, Dugaan Korupsi Pengurukan Lahan DTPHP Lamongan

 

Humas PN Bojonegoro Zainal Ahmad menerangkan, terdakwa bersedia tidak didampingi penasihat hukum. Karena ancaman pidananya kurang dari lima tahun, sehingga tidak ada kewajiban penyidik, jaksa, maupun hakim menunjuk penasihat hukum. Aturan itu tertuang di pasal 56 ayat (1) KUHAP.

 

“Kalau ancaman pidana di atas lima tahun wajib bersyarat. Apabila tersangka atau terdakwa menginginkan didampingi penasihat hukum dan tidak mampu, tentunya pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum. Kalau ancaman pidana kurang dari lima tahun, tidak ada kewajiban,” bebernya. (bgs/rij)

BOJONEGORO,  Radar Bojonegoro – Egga Ayu Nawang Aulia terdakwa penipuan investasi bodong akhirnya diadili di persidangan. Sidang perdana kemarin (22/6) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro secara daring. Terdakwa mendekam di rumah tahanan (rutan) mapolres itu menjalani sidang pembacaan surat dakwaan.

 

Saat hadir di persidangan, terdakwa mengaku tidak keberatan bila tanpa didampingi penasihat hukum. Jaksa penuntut umum (JPU) M. Arifin yang membacakan dakwaan. Terdakwa didakwa dua alternatif dakwaan. Kesatu, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau kedua, pasal 372 KUHP tentang penggelapan uang.

 

“Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal empat tahun,” kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Arfan Halim.

 

Usai dakwaan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa adakah keberatan terhadap isi dakwaan. Ternyata Egga Ayu menerima dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan Rabu (29/6) depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. “Selanjutnya JPU akan hadirkan saksi-saksi secara bertahap, yakni para korban,” tuturnya.

Baca Juga :  Siapkan Saksi Ahli Pidana, Dugaan Korupsi Pengurukan Lahan DTPHP Lamongan

 

Diketahui, berdasar data umum dari laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Bojonegoro jumlah korban investasi bodong dilakukan terdakwa asli Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban itu sebanyak delapan orang. Total kerugian dari korban sebanyak Rp 386,4 juta.

 

Delapan korban itu semuanya perempuan. ADPP korban merugi Rp 140 juta, UH tertipu Rp 65 juta, DDR senilai Rp 54 juta. Serta,  EDH senilai Rp 54 juta, IR senilai Rp 31 juta, EVS senilai Rp 17,25 juta, PK senilai Rp 13,2 juta, dan FZ senilai Rp 12 juta.

 

Tiap korban dijanjikan terdakwa uang investasi akan diberi imbal keuntungan lebih dari 20 persen selama 5 hingga 30 hari. Tiap korban diminta menandatangani surat perjanjian bermaterai Rp 10.000 serta membayar  biaya admin Rp 100 ribu.

Baca Juga :  Warga Mampu Diarahkan Elpiji Nonsubsidi

 

Humas PN Bojonegoro Zainal Ahmad menerangkan, terdakwa bersedia tidak didampingi penasihat hukum. Karena ancaman pidananya kurang dari lima tahun, sehingga tidak ada kewajiban penyidik, jaksa, maupun hakim menunjuk penasihat hukum. Aturan itu tertuang di pasal 56 ayat (1) KUHAP.

 

“Kalau ancaman pidana di atas lima tahun wajib bersyarat. Apabila tersangka atau terdakwa menginginkan didampingi penasihat hukum dan tidak mampu, tentunya pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum. Kalau ancaman pidana kurang dari lima tahun, tidak ada kewajiban,” bebernya. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/