Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sidang vonis digelar kemarin (27/12) itu, tim jaksa penuntut umum (JPU) langsung mengajukan banding. Ada perbedaan pembuktian pasal dengan majelis hakim.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo mengatakan, bahwa berdasar putusan majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan korupsi. Majelis hakim menilai terdakwa sebagai Kades melanggar pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana dakwaan subsider JPU.
“Sedangkan tuntutan JPU dakwaan primer yakni pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi,” tutur Adi.
Di sisi lain putusan majelis hakim PN Tipikor Surabaya lebih rendah. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa pidana penjara enam tahun enam bulan (6,5 tahun). Juga pidana denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan empat bulan dan dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 443,7 juta subsider pidana penjara tiga tahun tiga bulan.
“Sementara putusannya pidana penjara tiga tahun, pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 314 juta subsider satu tahun penjara,” jelasnya.
Perlu diketahui, modus terdakwa mengelola keuangan APBDes sendiri tanpa melibatkan tim pelaksana (timlak). Timlak dibuat hanya formalitas. Kerugian negara meliputi pembangunan jembatan Kapas-Kabunan 2019, pembangunan fisik desa pada 2020, serta penanganan kedaan darurat Covid-19 pada 2020.
Hingga berita ini ditulis, penasihat hukum (PH) terdakwa Nurul Indrayati belum menjawab saat dikonfirmasi. (bgs/rij)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




