Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Teguh mengatakan, berdasar fakta-fakta persidangan terdakwa tidak merugikan keuangan negara. “Karena semua dana atau anggaran terserap atau teralokasikan dalam kegiatan pembangunan,” jelas Teguh.
Selain itu, tidak adanya kemampuan jaksa penuntut umum (JPU) membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasui. “Jadi tidak ada sifat melawan hukum, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian atau disebabkan keadaan di luar kemampuan,” tambahnya. Selanjutnya, semua pembangunan fisik sudah terealisasikan dan bisa dimanfaatkan warga.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Adi Wibowo menerangkan, bahwa sidang pembacaan pledoi digelar secara daring di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Selasa lalu (6/12). “PH dan terdakwa masing-masing membacakan pledoinya,” ucapnya.
Adi mengatakan, pledoi antara PH dan terdakwa bertolak belakang. “PH memohon dilepaskan dari tuntutan. Sedangkan terdakwa memohon keringanan hukuman serta mengakui kesalahannya,” terangnya. JPU saat ini proses menyusun tanggapan atas pledoi PH terdakwa. Sidang dilanjutkan Selasa depan (13/12).
Selain pidana penjara 6,5 tahun, terdakwa (nonaktif) Kepala Desa Kapas tersebut juga dituntut pidana denda Rp 250 juta subsider kurungan empat bulan. Dan dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 443,7 juta subsider pidana penjara tiga tahun tiga bulan. (bgs/rij)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




