Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penasihat hukum (PH) terdakwa, Nurul Indrayati menyampaikan, bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak cermat.
“Setelah kami pelajari dakwaan JPU, kami menilai dakwaan kabur, tidak cermat, tidak teliti, dan cacat hukum,” tuturnya.
Beberapa isi dakwaan yang dianggap tidak cermat, adanya saksi yang tidak masuk dakwaan. Juga menyangkal isi dakwaan terkait terdakwa menyiapkan administrasi dan berpura-pura mencari CV untuk mengerjakan proyek pembangunan saluran irigasi sepanjang 400 meter.
Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Arfan Halim mengaku tak masalah dengan eksepsi PH terdakwa. “Eksepsi kan hak terdakwa, jadi ya kami akan siapkan berkas tanggapan atas eksepsi terdakwa minggu depan,” tutur Arfan. Diketahui, terdakwa lakukan penipuan terhadap kontraktor berupa proyek fiktif.
Ada dua dakwaan yang menjerat terdakwa. “Dakwaan kesatu pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun,” terang Arfan. Saksi korban berinisial SG sekaligus pemilik CV. DPG menderita kerugian Rp 585 juta. Korban kerjakan proyek fiktif pembangunan saluran irigasi.
Sementara itu, JPU persiapkan berkas tanggapan atas eksepsi PH terdakwa. Tanggapan akan dibacakan besok Rabu (7/12). “Pada prinsipnya dakwaan JPU sudah lengkap dan cermat,” bebernya.
Perlu diketahui, terdakwa yang juga Kepala Desa (Kades) Kapas nonaktif itu juga jalani sidang kasus dugaan korupsi APBDes Kapas 2019-2020 secara daring tiap Selasa di PN Tipikor Surabaya. Terdakwa dituntut oleh JPU pidana penjara selama 6,5 tahun. Sidang pada Selasa minggu depan (6/12) agendanya pembacaan nota pembelaan atau pledoi. (bgs/msu)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




