Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

JPU menuntut terdakwa kasus dugaan korupsi APBDes Kapas 2019-2020 dengan pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo menyampaikan, bahwa terdakwa tak hanya dituntut pidana penjara 6,5 tahun.
Tapi juga pidana denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan empat bulan dan dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 443,7 juta subsider pidana penjara tiga tahun tiga bulan.
“Total kerugian negara sekitar Rp 581 juta. Namun, terdakwa sudah ada pengembalian uang sebesar Rp 137 juta saat proses penyidikan. Karena itu uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 443,7 juta,” tutur Adi.
Adi menerangkan, JPU membacakan surat tuntutan secara luring di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya kemarin (29/11). Sedangkan terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro mendengarkan secara daring. Sidang pun ditunda pada Selasa minggu depan (6/12). Agendanya pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh terdakwa didampingi penasihat hukum (PH).
“Agenda sidang selanjutnya pembacaan pledoi,” katanya.
PH terdakwa Nurul Indrayati belum bisa dikonfirmasi, saat dikirimi pesan via WhatsApp belum merespons.
Perlu diketahui, modus terdakwa mengelola keuangan APBDes sendiri tanpa melibatkan tim pelaksana (timlak). Timlak dibuat hanya formalitas. Kerugian negara meliputi pembangunan jembatan Kapas-Kabunan 2019, pembangunan fisik desa pada 2020, serta penanganan kedaan darurat Covid-19 pada 2020. (bgs/msu)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




