Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Satu Terdakwa Divonis Empat Bulan

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
JALANI SIDANG: Satu terdakwa penipuan pengurusan sertifikat tanah di Desa Kedungrembug Fauzan divonis empat bulan penjara. Sedangkan, sidang putusan Kades Kedungrembug Sunardi diagendakan minggu depan. (Istimewa For RDR.LMG)
JALANI SIDANG: Satu terdakwa penipuan pengurusan sertifikat tanah di Desa Kedungrembug Fauzan divonis empat bulan penjara. Sedangkan, sidang putusan Kades Kedungrembug Sunardi diagendakan minggu depan. (Istimewa For RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Sidang penipuan pengurusan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Kedungrembug, Kecamatan Sukodadi memasuki babak akhir. Satu terdakwa bernama Muhamad Fauzan, 64, asal Desa Drajat, Kecamatan Paciran divonis empat bulan penjara, kemarin (23/11). Sedangkan, terdakwa lainnya Sunardi, 54, masih menjalani sidang pledoi (pembelaan) kemarin. Sidang putusan untuk Kades Kedungrembug tersebut dijawalkan minggu depan.

 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Nizar menuturkan, sebelumnya Fauzan dituntut  dengan pidana penjara selama tujuh bulan. ‘’Kemudian tadi (kemarin, Red) diputus oleh Majelis Hakim empat bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,’’ tutur Nizar kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

 

Nizar, sapaan akrabnya mengatakan, Fauzan terbukti melakukan tindak pidana penipuan.‘’Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, dalam dakwaan alternatif primer kesatu,’’ ucapnya.

 

Nizar mengatakan, pihaknya pikir-pikir atas putusan di bawah tuntutan JPU tersebut. ‘’Hal yang memberatkan merugikan korban, dan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya,’’ ujar Nizar.

 

Nizar menuturkan, ada beberapa hal yang meringankan pada terdakwa lainnya. ‘’Hal meringankan Sunardi karena sebagian besar kerugian korban dikembalikan, dan siap mengembalikan yang kurang,’’ imbuhnya.

 

Namun, diakuinya, korban yang melaporkan tidak berkenan dikembalikan. Hingga berita ini ditulis, Penasihat Hukum Sunardi belum bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi via telepon seluler, terdengar nada sambung tapi tak kunjung dijawab.

 

Kasus penipuan sertifikat tanah tersebut bermula ketika Sunardi memperkenalkan Fauzan sebagai pengacara kepada warganya. Padahal, Fauzan tidak memiliki kapasitas sebagai penasihat hokum. Fauzan mengklaim sanggup menguruskan 28 sertifikat tanah warga agar bisa diajukan PTSL.

 

Kemudian, terdakwa mengklaim sanggup menguruskan dengan biaya Rp 2,5 juta. Pembayaran awal Rp 1,5 juta yang dibayarkan lewat ketua RT, yang selanjutnya diserahkan ke Sunardi untuk diserahkan ke Fauzan, Namun pada tahap kedua, Fauzan meminta lagi Rp 1 juta, padahal pengurusan belum selesai. Karena tak kunjung selesai, warga menagih dan akhirnya melapor karena sudah lelah menagih. (sip/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Lembaga Pers Siswa (LPS) SMA Muhammadiyah 10 (Smamse) Sugio, Lamongan gelar pelatihan jurnalistik secara langsung di kantor Jawa Pos Radar Bojonegoro

Sejarah Epik Turnamen Tenis Bojonegoro Club Cup 1933 di Cepu, Lamongan Sukses Jadi Juara

Sejarah Epik Turnamen Tenis Bojonegoro Club Cup 1933 di Cepu, Lamongan Sukses Jadi Juara

Mengintip sejarah epik turnamen tenis Bojonegoro Club Cup 1933 di Cepu lewat arsip De Indische Courant. Lamongan sukses jadi juara, namun srikandi Bojonegoro yang curi perhatian. Simak kisahnya!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer