Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Inspektorat Mulai Hitung Kerugian Negara

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
PENYIDIKAN: Gerbang SMPN 6 Bojonegoro. Kejari mengusut dana BOS SMPN 6 periode 2020-2021. (BHAGAS DANI PURWOKO/RDR.BJN)
PENYIDIKAN: Gerbang SMPN 6 Bojonegoro. Kejari mengusut dana BOS SMPN 6 periode 2020-2021. (BHAGAS DANI PURWOKO/RDR.BJN)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang sedang disidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah masuk dalam proses penghitungan kerugian negara.

 

Kejari berkoordinasi dengan auditor inspektorat untuk menghitungnya. Namun, Inspektur Inspektorat Bojonegoro Teguh Prihandono mengaku setidaknya butuh waktu tiga bulan untuk menyelesaikannya.

 

“Perihal permintaan penghitungan kerugian negara diperkirakan selesai dalam waktu sekitar tiga bulan,” kata Teguh kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

 

Surat tugas yang telah diturunkan kepada auditor terkait penghitungan kerugian negara kasus dugaan tipikor APBDes Deling, Kecamatan Sekar 2021 dan dugaan tipikor dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMP Negeri 6 Bojonegoro 2020-2021. Sedangkan dugaan tipikor APBDes Punggur, Kecamatan Purwosari 2019-2021 masih sebatas koordinasi dengan jaksa penyidik.

Photo
Photo
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)

“Sejauh ini kami masih proses pengumpulan data sebagai bahan untuk dihitung kerugian negaranya,” bebernya.

 

Tapi, tambah dia, penghitungan kerugian negara dana BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro diperkirakan selesai kurang dari satu bulan. Lalu untuk kasus dugaan penyimpangan pemberian kredit oleh Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Bojonegoro, pihaknya belum bisa ditunjuk sebagai auditor. “Karena auditornya harus punya sertifikasi audit bank,” imbuhnya.

 

Sebelumnya, Kepala Kejari Bojonegoro Badrut Tamam menyampaikan, bahwa sebanyak lima kasus dugaan tipikor masih terus berjalan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Juga proses koordinasi dengan auditor guna penghitungan kerugian negara. Apabila sudah ada hasil penghitungan kerugian negara, pihaknya baru menetapkan tersangka.

 

Lima kasus itu di antaranya dugaan tipikor APBDes Deling Kecamatan Sekar 2021, dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMP Negeri 6 Bojonegoro 2020-2021, APBDes Punggur Kecamatan Purwosari 2019-2021, dan penyimpangan pemberian kredit di PD. BPR Bojonegoro Pusat dan PD. BPR Cabang Kalitidu 2015-2017.

 

“Kasus Deling, Punggur, dan BOS SMP 6 dihitung kerugian negaranya oleh inspektorat. Kalau PD. BPR pusat maupun kalitidu akan dihitung oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” pungkasnya. (bgs/msu)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

 Rawan Penyimpangan, Pencairan BKKD di Bojonegoro Jadi Satu Tahap

Rawan Penyimpangan, Pencairan BKKD di Bojonegoro Jadi Satu Tahap

PERUBAHAN mekanisme pencairan BKKD dari beberapa tahap menjadi satu tahap, mendapat sorotan. Dianggap rawan korupsi. Seperti pada penyaluran pada tahun sebelumnya, yang proses pencairannya lebih dari satu tahap.

Kejari Blora Tahan Agus Palon, Dugaan Penghinaan SARA

Kejari Blora Tahan Agus Palon, Dugaan Penghinaan SARA

Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menahan Agus Sutrisno alias Agus Palon. Penahanan dilakukan setelah jaksa menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dalam perkara dugaan tindak pidana penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan

Pengusutan Korupsi BKKD Sugihwaras Lemot, Belum Tetapkan Tersangka sejak Januari 2024

Pengusutan Korupsi BKKD Sugihwaras Lemot, Belum Tetapkan Tersangka sejak Januari 2024

Pengusutan kasus dugaan korupsi bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, sudah naik status penyidikan sejak Januari 2024.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer