Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mantan Kades Kemantren Divonis 13 Bulan

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
TERBUKTI BERSALAH: Majelis Hakim PN Lamongan menjatuhkan vonis 13 bulan penjara kepada Mantan Kades Kemantren, Paciran Khusen. (IST./RDR.LMG)
TERBUKTI BERSALAH: Majelis Hakim PN Lamongan menjatuhkan vonis 13 bulan penjara kepada Mantan Kades Kemantren, Paciran Khusen. (IST./RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Khusen, 51, tak bisa lolos dari jeratan hukum kasus dugaan penggelapan uang penjualan tanah dua warganya, ketika masih menjabat Kades Kemantren, Kecamatan Paciran pada Tahun 2017. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lamongan menjatuhkan vonis 13 bulan penjara kepada Khusen, kemarin (28/8). Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan dua tahun dua bulan dari jaksa penuntut umum (JPU).

 

Majelis Hakim Maskur Hidayat menyatakan, terdakwa Khusen terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Hal itu sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.

 

‘’Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama satu tahun dan satu bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,’’ terang Maskur saat membacakan putusan.

 

JPU dan penasihat hukum yang mendampingi terdakwa menyatakan pikir-pikir. JPU Dwi Dara Agustina mengatakan, sebenarnya terhadap putusan tersebut pihak JPU tidak wajib untuk banding. Sebab, putusan tersebut setengah dari tuntutan.

 

‘’Hanya saja, mengingat turunnya terlalu jauh, makanya kami pikir-pikir untuk menentukan sikap,’’ ujarnya.

 

Seperti pernah diberitakan, kronologi penggelapan tersebut yakni Khusen mengurus tanah milik petani menjadi sertifikat hak milik (SHM). Setelah menjadi SHM, sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada petani.

 

Selanjutnya, Khusen menjual tanah tersebut kepada PT Jakamitra tanpa sepengetahuan petani. Bahkan, PT Jakamitra telah melakukan pembayaran kepada terdakwa. Namun, terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada pemilik tanah Dono dan Arsono.

 

Namun, terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatannya dan sempat berdalih tanah tersebu telah diserahkan kepada Multanjam. Namun, terdakwa tidak bisa membuktikan peralihan jual beli apapun.

 

‘’Dia tidak membuktikan bahwa memang sudah ada peralihan itu, dia hanya berdalih memang tanah itu dibeli Multanjam. Perbuatan itulah yang kami anggap unsur tindak pidana penggelapan,’’ ujarnya.

 

Kuasa Hukum Korban Rachmad Ciptadi merasa sangat kecewa vonis 13 bulan dari majelis hakim.‘’Itu sangat jauh dari rasa keadilan yang dirasakan klien kami. Karena klien kami ini orang kecil, orang lemah, yang haknya dirampas oleh terdakwa Khusen. Mestinya dihukum sangat berat,’’ ucap Rachmad Ciptadi. (sip/ind)

Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tuntuntan JPU Belum Siap, Sidang Dua Lansia di Blora Kembali Molor

Tuntuntan JPU Belum Siap, Sidang Dua Lansia di Blora Kembali Molor

Sidang yang sedianya digelar Selasa (21/7), akhirnya ditunda hingga pekan depan. “Tuntutan dari JPU belum siap karena masih ada ekspose di Kejagung,” ujar kuasa hukum terdakwa, William, usai persidangan.

Datangi Langsung Kejari Blora, Cat Lovers Solo Desak JPU Cabut Banding  

Datangi Langsung Kejari Blora, Cat Lovers Solo Desak JPU Cabut Banding  

Perwakilan CLOW Solo, Hening Yulia mengatakan, kedatangannya bertujuan mengantarkan surat keberatan sekaligus permohonan agar JPU mencabut banding yang telah diajukan pada 9 Juni 2026 lalu.

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer