Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemdes Harus Akuntabel dan Transparansi
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pengelolaan anggaran menjadi salah satu indikator kepala desa (kades) terpeleset kasus korupsi. Selama 2020-2021, ada tujuh kades mendekam di tahanan. Itu terjadi karena banyak kades tidak memahami regulasi penggunaan anggaran.
Kades atau petinggi menerapkan pengelolaan keuangan tidak akuntabel dan transparan. Hal itu membuat para kades banyak berurusan dengan aparat penegak hukum (APH). ‘’Mereka tidak mau belajar tentang aturan atau regulasi mengenai itu,’’ kata Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Ira Madda Zulaikha kemarin.
Dia mengatakan, adanya ketidakterbukaan kades terkait pengelolaan anggaran membuat masyarakat mulai kritis pada aparatur pemerintah desa (pemdes) dan ingin lebih tahu. Dinas PMD, menurut Ira, sering melakukan pembinaan pada pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan. Namun, dari 419 desa, tidak semuanya memahami dengan baik. Sehingga banyak kades tidak memahami sistem pengelolaan anggaran.
Penyebab lain, menurut Ira, karena berpikir menjadi kades mendapatkan keuntungan banyak. Dan melakukan berbagai cara mendapatkan uang. Termasuk melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran desa. ‘’Ini yang harus dihindari,’’ jelasnya.
Namun, para kades pernah menjalani hukuman pidana masih bisa mencalonkan diri calon kades. Itu sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepala Desa. Persisnya, pasal 25 ayat1 huruf H, Kades sudah menjalani hukuman pidana selama manimal 5 tahun bisa mencalonkan diri sebagai cakades. Asalkan mengumumkan bahwa dia pernah menjalani hukuman pidana itu.
‘’Jika hukumannya pidananya kurang dati 5 tahun tidak perlu itu,’’ jelasnya. (zim/rij)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




