Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Eks Kepala DTPHP Lamongan – Kontraktor Dituntut 6 Tahun

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
’’Pastinya, ini ada tersangka baru lagi satu orang, karena barang bukti masih digunakan lagi dengan kasus yang sama.’’

 

Anton Wahyudi, Kasi Pidsus Kejari Lamongan

LAMONGAN, Radar Lamongan – Mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Lamongan, Rudjito, dituntut enam tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan JPU Kejari Lamongan pada sidang kasus dugaan korupsi pengurukan lahan di dinas setempat pada 2017, yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (6/6).

 

Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Anton Wahyudi, mengatakan, JPU juga memberikan tuntutan yang sama kepada terdakwa M Zaenuri, pemenang lelang pengurukan lahan tersebut.

 

‘’Tahapan sidang saat ini (kemarin, Red) kedua terdakwa mendapatkan tuntutan 6 tahun penjara di sidang Pengadilan Tipikor Surabaya,’’ ucapnya.

 

Menurut dia, Rudjito dijerat dengan pasal 2 UU Tipikor. Selain tuntutan 6 tahun penjara, terdakwa diminta membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara. Barang bukti dalam kasus ini, 31 dokumen dan dua handphone milik terdakwa disita untuk negara.

 

Zaenuri juga dijerat dengan pasal yang sama, pasal 2 UU Tipikor. Bedanya, ada uang penganti Rp 564 juta subsider 3 tahun penjara. Barang bukti kasus dia, handphone  Samsung Note 9, computer, dan beberapa kuintansi. Uang Rp 91 juta yang disita, masih diperhitungkan sebagai uang pengganti.

 

Anton menjelaskan, barang bukti kedua terdakwa nantinya digunakan sidang lain di kasus yang sama. ‘’Pastinya, ini ada tersangka baru lagi satu orang, karena barang bukti masih digunakan lagi dengan kasus yang sama,’’ ujarnya.

 

Dia belum bisa menjelaskan detail tersangka lain yang terseret kasus ini. Anton hanya memastikan tak lama lagi melakukan pemeriksaan terkait pengembangan kasus pengurukan lahan tersebut. Dia mengaku sudah mengantongi nama orang yang akan diperiksa.

 

‘’Saya belum berani menyampaikan dengan detail yang akan diperiksa nanti dari PNS, swasta, atau yang lainnya,’’ tuturnya.

 

Sementara itu, agenda sidang minggu depan, pembelaan kedua terdakwa.

 

Seperti diberitakan, dugaan korupsi dana pengurukan lahan itu terjadi pada 2017. Anggaran awalnya Rp 800 juta, namun kemudian membengkak menjadi Rp 1,5 miliar. Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian negara Rp 564 juta. (mal/yan)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Testimoni: Yuhronur Efendi  Bupati Lamongan: Berita Pembangunan Daerah Jadi Menu Utama Setiap Hari

Testimoni: Yuhronur Efendi Bupati Lamongan: Berita Pembangunan Daerah Jadi Menu Utama Setiap Hari

Di era gempuran media digital yang mewarnai dinamika informasi, Jawa Pos Radar Bojonegoro masih menjadi rujukan untuk menemani kopi pagi Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Lembaga Pers Siswa (LPS) SMA Muhammadiyah 10 (Smamse) Sugio, Lamongan gelar pelatihan jurnalistik secara langsung di kantor Jawa Pos Radar Bojonegoro

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer