Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

‘’Memang benar tahapan sidang dilakukan penundaan oleh Pengadilan Tipikor Surabaya,’’ terang Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan Anton Wahyudi kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Anton menjelaskan, tahapan sidang nanti selanjutnya menghadirkan saksi ahli pidana. Namun, Anton mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah saksi yang akan didatangkan.
Seperti pernah diberitakan, sidang terakhir telah mendatangkan satu saksi ahli dari dari ITS Surabaya. Sebelumnya, telah dilakukan sidak ke lapangan dan menganalisa hasil tanah tersebut. Dari situ diketahui adanya kekurangan volume pengurukan di lokasi, yakni tanah urukan tidak sesuai dengan nilai kontrak.
‘’Dari situlah, akhirnya dilakukan perhitungan pengurukan tersebut terdapat adanya kerugian negara sesuai dengan yang dicantumkan kemarin,’’ ungkapnya.
Seperti diketahui, Rudjito diduga terkait tipikor pengurukan tanah Kantor DTPHP Tahun 2017 dengan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar.
Di dalam berkas, awalnya anggaran pengurukan sekitar Rp 800 juta, yang selanjutnya membengkak menjadi Rp 1,5 miliar di lokasi yang sama. Atas kejadian tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 564 juta.
‘’Dalam hasil perhitungan penyidikan, adanya kekurangan volume pengurukan serta tidak sesuai uang yang dikeluarkan,’’ terang Anton. (mal/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




