Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pledoi Shodikin: Minta Dibebaskan

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro — Terdakwa Shodikin bacakan nota pembelaan atau pledoi secara virtual kemarin (19/4). Terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan dana operasional pendidikan (BOP) taman pendidikan Alquran (TPQ) 2020 itu memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya agar dibebaskan dari tahanan.

 

Nota pembelaan setelah sidang sebelumnya, tim Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa pidana penjara 7,5 tahun. “Karena memang tidak ada satu pun alat bukti yang membuktikan terdakwa Shodikin itu memotong maupun menerima uang dari BOP TPQ 2020 tersebut. Sehingga memohon kepada majelis hakim untuk dibebaskan,” tutur penasihat hukum Shodikin, yakni Pinto Utomo.

 

Pinto juga menegaskan, bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti.

Menurutnya, dakwaan dan tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta persidangan. “Keterangan para saksi terkait setor uang ke Shodikin, hanya omongan. Tidak ada bukti konkret,” ucapnya.

 

Adapun bukti transfer uang juga sudah dibantah terdakwa. “Uang-uang tersebut di antaranya untuk pembelian kitab, alat protokol kesehatan (prokes), ada juga uang yang dipinjam, dan sudah dikembalikan sebagian,” bebernya.

 

Disinggung terkait adanya uang Rp 200 juta yang disimpan di salah satu koperasi di Kecamatan Kasiman, Pinto mengatakan itu uang untuk membangun aula putra pondok pesantren (ponpes) yang diasuh oleh terdakwa. Yakni Ponpes Darut Tawwabin.

 

Perlu diketahui, Pinto Utomo dan Shodikin masing-masing membacakan pledoi. Secara garis besar ingin majelis hakim memutus perkara ini seadil-adinya. “Juga meminta agar terdakwa Shodikin dibebaskan dari semua dakwaan serta dikembalikan atau direhabilitasi nama baiknya,” jelas Pinto.

 

Pinto menambahkan, bahwa sesuai pembacaan pledoi, JPU menjawab pledoi terdakwa (replik) dan pihaknya menjawab replik (duplik) secara lisan. “Replik JPU tetap berpegang pada tuntutan, begitu pula duplik kami tetap berpegang pada pledoi,” imbuhnya. Sidang ditunda Selasa minggu depan (26/4) dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim.

 

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan (7,5 tahun) sebagaimana dakwaan primer yakni pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Terdakwa juga dituntut pidana denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 572 juta subsider empat tahun penjara. (bgs/rij)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Benarkah ada kutukan mematikan bagi para Bupati Bojonegoro? Mengulik arsip kolonial Belanda, temukan kisah tragis 5 bupati dari penjara, ditangkap Kempeitai Jepang, hingga diculik pemuda.

Terdampak Efisiensi, Proyek Bendungan Cabean Mundur Dua Tahun

Terdampak Efisiensi, Proyek Bendungan Cabean Mundur Dua Tahun

Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora diproyeksikan rampung pada 2028, mundur dari target awal Desember 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dipicu efisiensi anggaran yang berdampak pada alokasi pembiayaan proyek.

Final Sepak Bola Amal 1939: R.E.N.S Bojonegoro vs Voetbalbond Blora Berakhir Protes Drama Offside

Final Sepak Bola Amal 1939: R.E.N.S Bojonegoro vs Voetbalbond Blora Berakhir Protes Drama Offside

Mengintip sejarah laga sepak bola amal 1939 di Bojonegoro lewat arsip De Locomotief di Delpher.nl. Putri Bupati lakukan kick-off, diwarnai protes gol offside dan penggalangan dana Panti Sukorejo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer