Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Shodikin Dituntut 7,5 Tahun Penjara

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (M. Arif YAnto/RDR.BJN)
Ilustrasi (M. Arif YAnto/RDR.BJN)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Shodikin terdakwa dugaan korupsi dana bantuan operasional pendidikan (BOP) taman pendidikan Alquran (TPQ) sulit keluar dari jeratan hukum. Jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan negeri (kejari) menuntut pidana penjara 7,5 tahun.

 

Tuntutan dibacakan saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya kemarin (12/4). Terdakwa juga dituntut pidana denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

“Juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 572 juta,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Adi Wibowo.

 

Menurut dia, jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht, harta bendanya dapat disita. Tim jaksa juga bisa melelang untuk menutupi uang pengganti.

 

“Jika terdakwa tidak punya harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, diganti pidana penjara selama empat tahun,” ujar Adi sapaan akrabnya.

 

Tuntutan JPU itu sebagaimana dakwaan primer pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Hal memberatkan, menurut Adi, terdakwa telah melakukan korupsi dana seharusnya diperuntukkan penanggulangan bencana pandemi Covid-19. Terdakwa selaku pimpinan pondok pesantren seharusnya jadi panutan masyarakat.

 

Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan secara berbelit-belit di persidangan. “Selain itu terdakwa menggunakan agama dalam melakukan perbuatannya, karena menggunakan istilah infak saat pemotongan,” bebernya.

 

Terpisah, Pinto Utomo penasihat hukum (PH) terdakwa menyampaikan, tetap menghormati tuntutan tim JPU. “Karena itu memang haknya JPU memberikan tuntutan,” ucapnya.

 

Tetapi, di sisi lain, Pinto menilai tuntutan JPU tendensius tanpa melihat fakta-fakta persidangan. Sehingga, pihaknya pun mengembalikan kepada majelis hakim.

 

“Kami yakin majelis hakim bijaksana memutus perkara secara adil,” tegasnya.

 

Sidang selanjutnya Selasa (19/4) mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan. Pinto menambahkan, tim PH akan membuat pledoi. Tetapi, terdakwa juga bakal membuat pledoi. (bgs/rij)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Benarkah ada kutukan mematikan bagi para Bupati Bojonegoro? Mengulik arsip kolonial Belanda, temukan kisah tragis 5 bupati dari penjara, ditangkap Kempeitai Jepang, hingga diculik pemuda.

Terdampak Efisiensi, Proyek Bendungan Cabean Mundur Dua Tahun

Terdampak Efisiensi, Proyek Bendungan Cabean Mundur Dua Tahun

Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora diproyeksikan rampung pada 2028, mundur dari target awal Desember 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dipicu efisiensi anggaran yang berdampak pada alokasi pembiayaan proyek.

Final Sepak Bola Amal 1939: R.E.N.S Bojonegoro vs Voetbalbond Blora Berakhir Protes Drama Offside

Final Sepak Bola Amal 1939: R.E.N.S Bojonegoro vs Voetbalbond Blora Berakhir Protes Drama Offside

Mengintip sejarah laga sepak bola amal 1939 di Bojonegoro lewat arsip De Locomotief di Delpher.nl. Putri Bupati lakukan kick-off, diwarnai protes gol offside dan penggalangan dana Panti Sukorejo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer