alexametrics
27.6 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Kejari Bantah Lakukan Intimidasi

Lagi, Saksi Mengaku Diancam Jaksa di Bojonegoro

”Kata saksi tersebut dia akan digantung apabila tidak mengikuti arahan jaksa penyidik.”

Pinto Utomo,

PH Terdakwa Shodikin

 

 

”Kami ikuti proses persidangan yang berlangsung.”

Adi Wibowo,

Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro

 

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Ada lagi saksi mengaku diancam atau diintimidasi saat jalani sidang pemeriksaan saksi a de charge atau meringankan pada Kamis lalu (11/3).

 

Pinto Utomo, penasihat hukum terdakwa Shodikin hadirkan enam saksi meringankan di sidang perkara dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP) taman pendidikan Alquran (TPQ) 2020 tersebut.

 

Pinto menjelaskan, bahwa salah satu dari enam saksi bernama Soimah mengaku di depan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yakni saat pemeriksaan mengalami pengancaman oleh jaksa penyidik. “Kata saksi tersebut dia akan digantung apabila tidak mengikuti arahan jaksa penyidik,” bebernya.

 

Adapun keenam saksi yang dihadirkan mengungkapkan, bahwa uang yang mereka berikan merupakan uang kas. Bukan potongan dari bantuan Kemenag. Selain itu, uang tersebut diberikan merupakan keputusan bersama mereka. “Sebab, mereka menggunakan jasa untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Karena para pengurus TPQ itu, tidak mahir menggunakan komputer,” jelasnya.

Baca Juga :  Target Seribu Embung Tak Tercapai

 

Tindakan ancaman atau intimidasi itu mereka sudah laporkan ke Kejaksaan Agung RI melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Para saksi dalam kasus tersebut, proses awalnya dilakukan tidak sesuai pasal 117 KUHAP. “Seharusnya, saksi memberikan keterangan tidak boleh dalam tekanan dan intimidasi. Kami juga mengadukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” tegasnya.

 

Mengingat sebelumnya juga ada saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) bernama Andik Fajar mengaku mendapat ancaman akan ditembak jaksa penyidik. Selain itu saksi tersebut juga mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

 

Rencananya sidang pemeriksaan saksi meringankan akan digelar lagi pada Selasa depan (15/3). “Insyaallah kami akan hadirkan enam saksi lagi. Semoga total 16 saksi bisa kami hadirkan dari unsur kortan maupun perwakilan lembaga TPQ,” ucapnya.

Baca Juga :  Bekuk Jaringan Residivis Pengedar Pil Dobel L di Lamongan

 

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo menegaskan, tidak ada tindakan intimidasi selama proses penyidikan atau pemeriksaan para saksi. Pihaknya tak ingin banyak mengomentari hal tersebut. “Kami ikuti proses persidangan yang berlangsung,” katanya terpisah.

Perlu diketahui, terdakwa Shodikin merupakan Ketua FKPQ Bojonegoro.

 

Terdakwa diduga lakukan pungli masing-masing TPQ sebesar Rp 1 juta dari total dana BOP TPQ 2020 senilai Rp 10 juta. Uang Rp 1 juta itu dibagi Rp 600 ribu untuk FKPQ Kabupaten dan Rp 440 ribu untuk FKPQ Kecamatan. Total kerugian negara sebesar Rp 1,007 miliar. Namun, selama penyidikan sudah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp 384,8 juta. (bgs/msu)

”Kata saksi tersebut dia akan digantung apabila tidak mengikuti arahan jaksa penyidik.”

Pinto Utomo,

PH Terdakwa Shodikin

 

 

”Kami ikuti proses persidangan yang berlangsung.”

Adi Wibowo,

Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro

 

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Ada lagi saksi mengaku diancam atau diintimidasi saat jalani sidang pemeriksaan saksi a de charge atau meringankan pada Kamis lalu (11/3).

 

Pinto Utomo, penasihat hukum terdakwa Shodikin hadirkan enam saksi meringankan di sidang perkara dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP) taman pendidikan Alquran (TPQ) 2020 tersebut.

 

Pinto menjelaskan, bahwa salah satu dari enam saksi bernama Soimah mengaku di depan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yakni saat pemeriksaan mengalami pengancaman oleh jaksa penyidik. “Kata saksi tersebut dia akan digantung apabila tidak mengikuti arahan jaksa penyidik,” bebernya.

 

Adapun keenam saksi yang dihadirkan mengungkapkan, bahwa uang yang mereka berikan merupakan uang kas. Bukan potongan dari bantuan Kemenag. Selain itu, uang tersebut diberikan merupakan keputusan bersama mereka. “Sebab, mereka menggunakan jasa untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Karena para pengurus TPQ itu, tidak mahir menggunakan komputer,” jelasnya.

Baca Juga :  Berkas Migor Oplosan Lengkap, Tunggu Jadwal Sidang

 

Tindakan ancaman atau intimidasi itu mereka sudah laporkan ke Kejaksaan Agung RI melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Para saksi dalam kasus tersebut, proses awalnya dilakukan tidak sesuai pasal 117 KUHAP. “Seharusnya, saksi memberikan keterangan tidak boleh dalam tekanan dan intimidasi. Kami juga mengadukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” tegasnya.

 

Mengingat sebelumnya juga ada saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) bernama Andik Fajar mengaku mendapat ancaman akan ditembak jaksa penyidik. Selain itu saksi tersebut juga mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

 

Rencananya sidang pemeriksaan saksi meringankan akan digelar lagi pada Selasa depan (15/3). “Insyaallah kami akan hadirkan enam saksi lagi. Semoga total 16 saksi bisa kami hadirkan dari unsur kortan maupun perwakilan lembaga TPQ,” ucapnya.

Baca Juga :  Beri “Amplop” 300 Ribu hingga Hadiah Motor

 

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo menegaskan, tidak ada tindakan intimidasi selama proses penyidikan atau pemeriksaan para saksi. Pihaknya tak ingin banyak mengomentari hal tersebut. “Kami ikuti proses persidangan yang berlangsung,” katanya terpisah.

Perlu diketahui, terdakwa Shodikin merupakan Ketua FKPQ Bojonegoro.

 

Terdakwa diduga lakukan pungli masing-masing TPQ sebesar Rp 1 juta dari total dana BOP TPQ 2020 senilai Rp 10 juta. Uang Rp 1 juta itu dibagi Rp 600 ribu untuk FKPQ Kabupaten dan Rp 440 ribu untuk FKPQ Kecamatan. Total kerugian negara sebesar Rp 1,007 miliar. Namun, selama penyidikan sudah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp 384,8 juta. (bgs/msu)

Artikel Terkait

Most Read

Masih Ada Potensi Longsor

SD dan MI Menunggu Jadwal Pasti ANBK

Marong dan Simba Jadi Inovasi Andalan

Artikel Terbaru


/