alexametrics
28.4 C
Bojonegoro
Thursday, May 26, 2022

Layangkan Memori Banding ke PT Jatim

JPU Kejari Bojonegoro dan Penasihat Hukum Shodikin Kembali Beradu

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Perkara dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP) taman pendidikan Alquran (TPQ) 2020 belum selesai. Tim jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan negeri (kejari) dengan terdakwa melalui penasihat hukum, kembali beradu di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur.

 

Tim JPU sudah melayangkan berkas memori banding Selasa lalu (10/5). Berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur melalui Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

 

Sehingga, perkara menyeret Shodikin belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Meskipun, terdakwa sebagai Ketua Forum Komunikasi Pendidikan TPQ (FKPQ) Bojonegoro itu sebelumnya telah divonis majelis hakim PN Tipikor dengan pidana penjara empat tahun.

 

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Adi Wibowo mengungkapkan, bahwa tidak hanya JPU yang ajukan banding. Tapi penasihat hukum terdakwa Shodikin juga ajukan banding. “Terkait berkas memori bandingnya terdakwa sudah dikirim atau belum, kami belum tahu. Kalau kami sudah kirim (Selasa),” jelasnya.

Baca Juga :  Kesembuhan TBC Di Bojonegoro di Atas 90 Persen

 

Adapun berkas memori banding JPU menitikberatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan atas amar putusan majelis hakim PN Tipikor Surabaya. Mengingat terdakwa terbukti secara sah bersalah korupsi BOP TPQ 2020. Semestinya dana itu disalurkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

 

Majelis hakim PN Tipikor Surabaya memvonis terdakwa Shodikin pidana penjara empat tahun, pidana denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan tiga bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 572 juta subsider pidana penjara satu tahun penjara.

 

Sedangkan tim JPU menuntut terdakwa pidana penjara tujuh tahun enam bulan. Lalu pidana denda Rp 300 juta subsider pidana kurungan enam bulan, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 572,2 juta subsider pidana penjara empat tahun.

Baca Juga :  Hampir Semua Kamar Rumah Sakit Penuh, DPRD Desak Buat RS Darurat

 

“Terkait pembuktian pasal majelis hakim sudah sama dengan sebagaimana dakwaan primer JPU yakni pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor,” imbuh Adi.

 

Terpisah, penasihat hukum (PH) terdakwa, Pinto Utomo mengatakan, berkas memori banding akan dikirim ke PT Jatim melalui PN Tipikor Surabaya pekan ini.

 

Sebelumnya, Pinto menerangkan, bahwa meski vonis terhadap terdakwa Shodikin lebih rendah dari tuntutan JPU, tapi pihaknya merasa masih memberatkan terdakwa. “Kami tetap menghormati putusan majelis hakim. Namun kami menilai semua fakta-fakta persidangan tidak pernah dipertimbangkan,” ucapnya. (bgs/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Perkara dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP) taman pendidikan Alquran (TPQ) 2020 belum selesai. Tim jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan negeri (kejari) dengan terdakwa melalui penasihat hukum, kembali beradu di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur.

 

Tim JPU sudah melayangkan berkas memori banding Selasa lalu (10/5). Berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur melalui Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

 

Sehingga, perkara menyeret Shodikin belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Meskipun, terdakwa sebagai Ketua Forum Komunikasi Pendidikan TPQ (FKPQ) Bojonegoro itu sebelumnya telah divonis majelis hakim PN Tipikor dengan pidana penjara empat tahun.

 

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Adi Wibowo mengungkapkan, bahwa tidak hanya JPU yang ajukan banding. Tapi penasihat hukum terdakwa Shodikin juga ajukan banding. “Terkait berkas memori bandingnya terdakwa sudah dikirim atau belum, kami belum tahu. Kalau kami sudah kirim (Selasa),” jelasnya.

Baca Juga :  16 Warga Bojonegoro Jadi Korban Tertipu Kerja di Polandia

 

Adapun berkas memori banding JPU menitikberatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan atas amar putusan majelis hakim PN Tipikor Surabaya. Mengingat terdakwa terbukti secara sah bersalah korupsi BOP TPQ 2020. Semestinya dana itu disalurkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

 

Majelis hakim PN Tipikor Surabaya memvonis terdakwa Shodikin pidana penjara empat tahun, pidana denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan tiga bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 572 juta subsider pidana penjara satu tahun penjara.

 

Sedangkan tim JPU menuntut terdakwa pidana penjara tujuh tahun enam bulan. Lalu pidana denda Rp 300 juta subsider pidana kurungan enam bulan, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 572,2 juta subsider pidana penjara empat tahun.

Baca Juga :  Desa Napis Berpacu Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

 

“Terkait pembuktian pasal majelis hakim sudah sama dengan sebagaimana dakwaan primer JPU yakni pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor,” imbuh Adi.

 

Terpisah, penasihat hukum (PH) terdakwa, Pinto Utomo mengatakan, berkas memori banding akan dikirim ke PT Jatim melalui PN Tipikor Surabaya pekan ini.

 

Sebelumnya, Pinto menerangkan, bahwa meski vonis terhadap terdakwa Shodikin lebih rendah dari tuntutan JPU, tapi pihaknya merasa masih memberatkan terdakwa. “Kami tetap menghormati putusan majelis hakim. Namun kami menilai semua fakta-fakta persidangan tidak pernah dipertimbangkan,” ucapnya. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/