27.6 C
Bojonegoro
Monday, February 6, 2023

JPU dan PH Tunggu Putusan Banding

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum (PH) terdakwa kasus persetubuhan anak di bawah umur Aris Kurniawan beradu bukti di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur. Sebab, JPU dan PH sama-sama mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro.

 

PH terdakwa, Hery Nugroho mengatakan, melayangkan banding pada 14 September. Berkas memori banding maupun kontra memori banding telah dilayangkan ke PT Jawa Timur melalui PN Bojonegoro. “Kami tinggal menunggu putusan banding. Biasanya putusan banding turun sekitar empat bulan,” tutur Hery.

 

Pengacara asal Tulungagung itu menyampaikan, memori banding JPU pada 9 September. Lalu pihaknya jawab dalam kontra memori banding pada 21 September. “Sedangkan memori banding terdakwa pada 21 September, kemudian dijawab JPU dalam kontra memori banding pada 22 September,” imbuhnya.

- Advertisement -

 

Pada intinya, di dalam berkas memori banding maupun kontra memori banding, Hery mempertahankan pledoi atau nota pembelaan. “Sebab ada beberapa fakta persidangan maupun bukti serta keterangan saksi tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim PN Bojonegoro,” tegasnya.

 

Sebelumnya di dalam nota pembelaan, Hery memohon majelis hakim agar terdakwa dibebaskan. “Sebab, tidak ada bukti selama persidangan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban. Jadi seharusnya dakwaan JPU dibatalkan dan terdakwa dibebaskan,” katanya.

 

Sebelunya, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Arfan Halim mengungkapkan, alasan ajukan banding karena putusan PN Bojonegoro lebih rendah dari tuntutan JPU.

 

JPU menuntut pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda Rp 5 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan. Sedangkan vonis majelis hakim PN Bojonegoro pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda Rp 5 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan. “JPU ajukan banding karena vonis majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan JPU,” ucapnya.

 

Berdasar data dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), PT Jawa Timur sudah menetapkan majelis hakim nomor 986/PID.SUS/2022/PT SBY. Di antarnaya hakim ketua I Nyoman Adi Juliasa, hakim anggota 1 Edy Tjahjono, dan hakim anggota 2 Ahmad Gaffar. (bgs/msu)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum (PH) terdakwa kasus persetubuhan anak di bawah umur Aris Kurniawan beradu bukti di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur. Sebab, JPU dan PH sama-sama mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro.

 

PH terdakwa, Hery Nugroho mengatakan, melayangkan banding pada 14 September. Berkas memori banding maupun kontra memori banding telah dilayangkan ke PT Jawa Timur melalui PN Bojonegoro. “Kami tinggal menunggu putusan banding. Biasanya putusan banding turun sekitar empat bulan,” tutur Hery.

 

Pengacara asal Tulungagung itu menyampaikan, memori banding JPU pada 9 September. Lalu pihaknya jawab dalam kontra memori banding pada 21 September. “Sedangkan memori banding terdakwa pada 21 September, kemudian dijawab JPU dalam kontra memori banding pada 22 September,” imbuhnya.

- Advertisement -

 

Pada intinya, di dalam berkas memori banding maupun kontra memori banding, Hery mempertahankan pledoi atau nota pembelaan. “Sebab ada beberapa fakta persidangan maupun bukti serta keterangan saksi tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim PN Bojonegoro,” tegasnya.

 

Sebelumnya di dalam nota pembelaan, Hery memohon majelis hakim agar terdakwa dibebaskan. “Sebab, tidak ada bukti selama persidangan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban. Jadi seharusnya dakwaan JPU dibatalkan dan terdakwa dibebaskan,” katanya.

 

Sebelunya, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Arfan Halim mengungkapkan, alasan ajukan banding karena putusan PN Bojonegoro lebih rendah dari tuntutan JPU.

 

JPU menuntut pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda Rp 5 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan. Sedangkan vonis majelis hakim PN Bojonegoro pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda Rp 5 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan. “JPU ajukan banding karena vonis majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan JPU,” ucapnya.

 

Berdasar data dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), PT Jawa Timur sudah menetapkan majelis hakim nomor 986/PID.SUS/2022/PT SBY. Di antarnaya hakim ketua I Nyoman Adi Juliasa, hakim anggota 1 Edy Tjahjono, dan hakim anggota 2 Ahmad Gaffar. (bgs/msu)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Bentuk Istana dari Lego

Dua Kali Bobol Konter

Potensi Ekspansi Pabrik, Jadi Perhatian

Pertanyakan Nasib Seluruh Karyawan


/