alexametrics
26.6 C
Bojonegoro
Sunday, September 25, 2022

JPU Bojonegoro Telah Layangkan Memori Kasasi Shodikin

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Jaksa penuntut umum (JPU) Marindra Prahandi telah layangkan berkas memori kasasi atas terdakwa Shodikin pada Kamis lalu (4/8). Yakni, kasus tindak pidana korupsi (tipikor) bantuan operasional pendidikan (BOP) taman pendidikan Alquran (TPQ) 2020. Memori kasasi JPU tidak jauh berbeda dengan memori banding sebelumnya.

 

 

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo menyampaikan, bahwa usai putusan banding awal Juli lalu, JPU sudah menyatakan kasasi. Adapun setelah menerima relaas putusan banding, JPU akhirnya menyusun berkas memori kasasi dan mengirim ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

 

- Advertisement -

 

“Iya kami sudah kirim berkas memori kasasi. Isinya tidak jauh beda dengan banding,” tutur Adi melalui sambungan telepon.

 

 

Alasan ajukan kasasi, karena berdasar petikan putusan banding ada perbedaan pembuktian pasal. Terdakwa yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Pendikan TPQ (FKPQ) Bojonegoro itu divonis tidak bersalah melanggar dakwaan primer pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, melainkan terbukti melanggar dakwaan subsider pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor.

Baca Juga :  Pasokan Elpiji 3 Kilogram Aman

 

 

Selain itu, menitikberatkan pada tidak terpenuhinya rasa keadilan. Putusan banding juga masih kurang dua pertiga dari tuntutan JPU. “Mengingat terdakwa terbukti secara sah bersalah korupsi BOP TPQ 2020 yang mana dana itu seharusnya disalurkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19,” tuturnya.

 

 

Sebelumnya perlu diketahui, JPU menuntut terdakwa pidana penjara tujuh tahun enam bulan. Lalu pidana denda Rp 300 juta subsider pidana kurungan enam bulan, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 572,2 juta subsider pidana penjara empat tahun.

 

 

Sementara itu, jumlah pidana penjara di dalam putusan banding masih sama dengan putusan PN Tipikor Surabaya, yakni pidana penjara selama empat tahun. Tetapi ada pengurangan pada pidana denda, awalnya denda Rp 250 juta, di dalam putusan banding turun menjadi Rp 50 juta.

Baca Juga :  Aktivitas Perekonomian Pasar Kota Terganggu

 

 

Lalu, pidana pengganti denda awalnya tiga bulan kurungan, turun menjadi satu bulan kurungan. Kemudian jumlah uang pengganti kerugian negara masih sama, sebesar Rp 572,2 juta subsider pidana penjara satu tahun.

 

 

Terpisah, Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Pinto Utomo mengatakan pihaknya masih menyusun berkas memori kasasi. Karena sebelumnya juga telah menyatakan kasasi. Sebab, ia menilai putusan terhadap terdakwa masih tinggi. “Sampai sekarang kami masih proses menyusun berkas memori kasasinya,” pungkasnya. (bgs/msu)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Jaksa penuntut umum (JPU) Marindra Prahandi telah layangkan berkas memori kasasi atas terdakwa Shodikin pada Kamis lalu (4/8). Yakni, kasus tindak pidana korupsi (tipikor) bantuan operasional pendidikan (BOP) taman pendidikan Alquran (TPQ) 2020. Memori kasasi JPU tidak jauh berbeda dengan memori banding sebelumnya.

 

 

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo menyampaikan, bahwa usai putusan banding awal Juli lalu, JPU sudah menyatakan kasasi. Adapun setelah menerima relaas putusan banding, JPU akhirnya menyusun berkas memori kasasi dan mengirim ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

 

- Advertisement -

 

“Iya kami sudah kirim berkas memori kasasi. Isinya tidak jauh beda dengan banding,” tutur Adi melalui sambungan telepon.

 

 

Alasan ajukan kasasi, karena berdasar petikan putusan banding ada perbedaan pembuktian pasal. Terdakwa yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Pendikan TPQ (FKPQ) Bojonegoro itu divonis tidak bersalah melanggar dakwaan primer pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, melainkan terbukti melanggar dakwaan subsider pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor.

Baca Juga :  Kajari Hormati Penetapan PN

 

 

Selain itu, menitikberatkan pada tidak terpenuhinya rasa keadilan. Putusan banding juga masih kurang dua pertiga dari tuntutan JPU. “Mengingat terdakwa terbukti secara sah bersalah korupsi BOP TPQ 2020 yang mana dana itu seharusnya disalurkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19,” tuturnya.

 

 

Sebelumnya perlu diketahui, JPU menuntut terdakwa pidana penjara tujuh tahun enam bulan. Lalu pidana denda Rp 300 juta subsider pidana kurungan enam bulan, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 572,2 juta subsider pidana penjara empat tahun.

 

 

Sementara itu, jumlah pidana penjara di dalam putusan banding masih sama dengan putusan PN Tipikor Surabaya, yakni pidana penjara selama empat tahun. Tetapi ada pengurangan pada pidana denda, awalnya denda Rp 250 juta, di dalam putusan banding turun menjadi Rp 50 juta.

Baca Juga :  Foto tanpa Baju Disebar Suami, Dipolisikan, Damai

 

 

Lalu, pidana pengganti denda awalnya tiga bulan kurungan, turun menjadi satu bulan kurungan. Kemudian jumlah uang pengganti kerugian negara masih sama, sebesar Rp 572,2 juta subsider pidana penjara satu tahun.

 

 

Terpisah, Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Pinto Utomo mengatakan pihaknya masih menyusun berkas memori kasasi. Karena sebelumnya juga telah menyatakan kasasi. Sebab, ia menilai putusan terhadap terdakwa masih tinggi. “Sampai sekarang kami masih proses menyusun berkas memori kasasinya,” pungkasnya. (bgs/msu)

Artikel Terkait

Most Read

Berebut Penjualan Arloji Outdoor

Geledah Sel Tahanan, Temukan Sajam

Tak Bisa Usai sebelum Lebaran

Pencairan Bosda SD-SMP Berpeluang Ditunda

Artikel Terbaru

Telur Mata Sapi

MenPAN-RB Ajak Survei Kepuasan Publik

Proyek RPH Blora, Dinilai Lambat

Dinas PMD Masih Konsultasi dengan Pakar


/