Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kantor Departemen Agama (Depag) Bojonegoro di 2004 lalu meninggalkan bau yang tidak sedap. Berdasarkan arsip Jawa Pos Radar Bojonegoro pada 14 Januari 2005, rekrutmen CPNS tersebut ditengarai diwarnai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dugaan tersebut mulai menghangat ketika Kakandepag Bojonegoro kala itu Abdul Roziq dalam apel di kantornya secara terbuka menyatakan bahwa masalah tersebut ditangani pihak kepolisian.
Menurut salah seorang sumber dari Kendepag Bojonegoro yang enggan disebutkan namanya kala itu, mengatakan indikasi KKN diketahui kali pertama saat pembentukan panitia rekrutmen yang asal tunjuk.
‘’Sebenarnya saat itu, pembentukan panitia tidak ada, hanya main tunjuk. Tapi belakangan memang ada panitianya,” kata salah satu orang di lingkungan kandepag itu.
Dia membeberkan, sejak awal pembentukan panitia ditata sedemikian rupa dan cenderung ada jaringan yang menyusunnya. ‘’Karena hanya asal tunjuk, pembentukan tanpa melalui rapat,” jelasnya.
Selain itu, diduga ada rekrutmen CPNS Depag ada peserta yang menggunakan surat wiyata bakti palsu. Sumber Jawa Pos Radar Bojonegoro menjelaskan ada puluhan orang yang sebenarnya belum pernah mengabdi, tapi meminta surat wiyata bakti di MAN luar kota. Bahkan yang mengoordinasi mereka adalah kandepag sendiri.
‘’Mungkin ada 23 wiyata bakti pendaftar yang dimintakan ke sekolah di Ngraho. Dan masih banyak lagi yang dimintakan ke sekolah lain,” ujarnya.
Selain soal wiyata bakti, dugaan praktik main uang juga diungkapkan beberapa sumber. Bahkan, sebelum pelaksanaan tes, diinformasikan beredar SMS dari salah seorang panitia yang meminta uang mula Rp 25 Juta untuk pelicin. Sedangkan uang selebihnya ditarik setelah pemberkasan.
Adanya dugaan praktik uang dalam rekrutmen juga diakui salah seorang pendaftar. Hanya, menurut lulusan IKIP PGRI Bojonegoro tersebut, praktik uang tidak melalui SMA, melainkan ada sebuah LSM yang menawarkan jasa.
‘’Tapi karena tawarannya mahal, Rp 55 juta, saya tolak,” ungkapnya.
Ada lagi informasi bahwa sebelum pelaksanaan tes CPNS Depag, sejumlah panitia telah membaikan kunci jawaban dan soal tes. Ada juga yang membuka pengumuman hasil tes sebelum waktunya.
‘’Yaitu, malam hari sekitar pukul 22.00,” jelas sumbet tersebut.
Ketika pengumuman dibuka, salah seorang panitia diduga menelepon beberapa peserta yang lulus seleksi. Karena adanya berbagai dugaan penyimpangan tersebut, beberapa karyawan Kandepag Bojonegoro dipanggil aparat kepolisian untuk diperiksa.
Sementara itu, Ketua Panitia Rekrutmen CPNS Kantor Depag Bojonegoro Sutrisno Rahmad membantah ada KKN di kepanitiaan.
‘’Selama ini, urusan rekrutmen CPNS yang menjadi tanggung jawab panitia tidak ada masalah. Sedangkan masalah di luar itu, tidak tahu,” ujarnya kala itu.
Kepala MAN Ngraho Mashad mengaku bahwa sebelum pendaftaran CPNS Depag banyak guru tidak tetap (GTT) dari sekolahnya sendiri dan sekolah lain meminta SK wiyata bakti. Untuk GTT di luar MAN Ngraho yang meminta SK adalah Ali Mansur, salah satu staf urusan kepegawaian Kandepag Bojonegoro.
Mashad mengatakan tidak bisa memastikan jumlah SK wiyata bakti yang diminta oleh Ali Mansur sekaligus legalisasinya. ‘’Saya lupa jumlahnya karena banyak sekali dan bercampur dengan SK GTT sekolah kami,” ujarnya kala itu.
Selain berniat membantu pendaftar CPNS, Mashad mau menandatangani SK wiyata bakti karena yang meminta adalah Ali Mansur yang sudah dikenal. Namun tidak menyangka bahwa legalisasi tersebut akan dipermasalahkan. Bahkan membuatnya dua kali dipanggil Polres Bojonegoro untuk dimintai keterangan.
Sedangkan, Ali Mansur membantah bahwa dirinya telah meminta SK wiyata bakti untuk dilegalisasi MAN Ngraho. Namun tak menyangkal jika dirinya telah dipanggil oleh Polres Bojonegoro. Untuk dimintai keterangan terkait SK wiyata bakti diduga aspal yang dikeluarkan oleh MAN Ngraho dan ditandatangani Mashad sebagai kepala sekolah.
Kapolres Bojonegoro AKBP Coki Manurung membenarkan pihaknya telah memanggil Mashad dan Ali Mansur. Penyelidikan kemudian dikembangkan oleh Polres Bojonegoro. Termasuk dugaan adanya kolusi dan penyuapan di balik pembuatan wiyata bakti tersebut.
Komisi A DPRD Bojonegoro Khoiruddin mengatakan memanggil panitia rekrutmen CPNS Depag untuk mencari tahu persoalan yang sebenarnya. Namun Ketua Panitia Rekrutmen CPNS Kandepag Sutrisno Rahmad dan Kepala Kandepag A. Roziq masih berhaji.
Udin sapaannya mengaku menelusuri masalah tersebut untuk mencari bukti di lapangan. Jika kabar yang beredar terbukti, komisi A tidak tinggal diam. Tentu merekomendasikan peninjauan ulang. Khususnya bagi sejumlah nama yang diduga lulus dengan melakukan KKN.
‘’Kami ingin membuktikan kandepag benar-benar bersih,” ungkapnya ketika itu. (irv/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana