Berita yang satu ini cukup menggembirakan: Bojonegoro berhasil menyalip Ngawi dalam produksi padi tahun ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menyebutkan bahwa produksi padi Bojonegoro hingga Oktober lalu menembus 886.443 ton. Capaian ini menyalip Ngawi yang hanya mencapai 775.446 ton. Posisi teratas tetap diraih Lamongan dengan 904.928 ton. Daerah di timur Bojonegoro itu memang selalu juara satu produksi padi di Jawa Timur.
Kita hitung nilai ekonomi dari produksi padi Bojonegoro. Harga pokok pembelian (HPP) gabah kering panen (GKP) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp6.500 per kilogram (kg). Jika hasil panen padi 904.928 ton, maka dalam setahun putaran uang yang dihasilkan mencapai Rp5,8 triliun. Jumlah yang tidak sedikit. Perputaran uang hasil penjualan padi di Bojonegoro dalam setahun mencapai hampir menyamai APBD.
Capaian tertinggi kedua Jatim bagi Bojonegoro ini adalah yang pertama. Selama ini Bojonegoro hanya berada di urutan ketiga setelah Ngawi.
Faktor yang membuat produksi padi Bojonegoro bisa melonjak tinggi dari tahun lalu adalah pola tanam yang sukses. Kondisi lahan pertanian Bojonegoro, 60 persennya adalah tadah hujan. Artinya, hanya bisa ditanami padi saat musim hujan saja sebab pasokan airnya tidak ada. Sisanya adalah lahan irigasi. Itu berbeda dengan Ngawi yang lahan irigasinya mencapai 70 persen lebih sehingga bisa panen lebih dari dua kali setahun.
Strategi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dengan menambah luas lahan, yakni di lahan-lahan hutan yang selama ini dikelola masyarakat. Wilayah Bojonegoro sebagian besar adalah hutan. Banyak masyarakat yang menyewa lahan hutan itu untuk dijadikan sawah. Semakin luas lahan pertanian, maka semakin banyak produksi padinya, meskipun hanya panen dua kali setahun, bahkan kadang sekali setahun.
Tingginya produksi padi tahun ini patut diapresiasi sebab pemerintah pusat juga tengah gencar melancarkan program swasembada pangan. Semakin banyak pasokan pangan, maka negara akan stabil. Tidak perlu impor beras lagi, apalagi impor dari Vietnam yang luas lahannya lebih kecil dari Indonesia. Hal yang sebenarnya tidak masuk akal.
Namun, pemerintah jangan hanya berhenti di situ. Jangan hanya bangga dengan produksi padi yang banyak sebab semuanya berlaku hukum ekonomi: supply and demand. Jika supply-nya melimpah, sedangkan demand-nya tetap, maka yang terjadi adalah harga akan jatuh. Jika pasokan gabah di Bojonegoro tiba-tiba melimpah dan permintaan gabah tidak naik, maka harga gabah akan turun. Yang rugi adalah petani sebab biaya tanam padi tidak murah. Mulai dari bibit, tanam, perawatan, pupuk, hingga panen. Tentu ongkos yang dikeluarkan lumayan.
Data BPS menyebutkan bahwa sektor pertanian menempati posisi kedua penyerapan tenaga kerja. Maka, jika harga gabah jatuh, bisa dibayangkan banyak warga yang rugi. Jika sektor pertanian mengalami kerugian, petani tidak akan sejahtera. Ujung-ujungnya akan membuat generasi muda tidak lagi melirik sektor ini. Mereka akan pilih sektor yang lebih menguntungkan.
Saat ini, jumlah petani di Bojonegoro terus mengalami penurunan. Dari 1,3 juta warga Bojonegoro, jumlah petaninya hanya di kisaran 200 ribuan.
Pemerintah perlu menyiapkan strategi mengantisipasi hal ini. Salah satunya dengan menyiapkan skema penyerapan gabah. Perumda Pangan Mandiri perlu segera beroperasi. Siapkan modal yang besar dan skema bisnis yang bagus.
Produksi gabah sudah menjulang tinggi, sedangkan skema penyerapannya banyak dilakukan oleh pasar. Jika gabah petani banyak diserap pasar, maka hukum supply and demand akan terjadi.
Bulog sebagai badan yang diberikan tugas pemerintah menstabilkan harga memang melakukan penyerapan sesuai HPP. Namun, kapasitasnya terbatas. Di Bojonegoro hanya menyerap 10 ribu ton, jauh lebih banyak yang dilepaskan ke pasar. Pasar tentu akan menyerap gabah petani sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, bisa naik bisa turun. (zim)
Editor : M. Nurkhozim