Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Produsen Rokok Minta Kenaikan CHT Tak Naik

M
Penulis: M. Irvan Romadhon❯
Ilustrasi Rokok (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
Ilustrasi Rokok (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

 


Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Meski Menteri Keuangan Purbaya merencanakan tak menaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok pada 2026 mendatang.

Namun produsen rokok tetap meminta kenaikan cukai rokok tak dilakukan selama tiga tahun ke depan. Sehingga industri rokok bisa bernapas di tengah persaingan rokok yang ketat. Ditambah peredaran rokok ilegal yang marak.

Direktur Koperasi Kareb Sriyadi Purnomo mengaku  mengapresiasi rencana dari menteri keuangan atas kebijakan cukai rokok 2026 tak naik. Walau belum ada peraturan menteri keuangan (PMK) terkait cukai rokok yang dikeluarkan secara resmi.

Advertisement

''Kami belum menerima PMK," ungkapnya.

Sriyadi menjelaskan kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah masih memperhatikan industri rokok. Terutama industri sigaret kretek tangan (SKT) yang padat karya.

Pihaknya meminta kebijakan tidak naik cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok berlangsung selama tiga. Mulai 2026 hingga 2028 mendatang. Sehingga industri hasil tembakau bisa bernafas lega di tengah persaingan bisnis yang luar biasa.

Advertisement

''Apalagi dengan maraknya rokok ilegal atau tanpa cukai yang sangat mengganggu rokok legal," ujarnya.

Terkait kondisi industri rokok saat ini, Sriyadi mengklaim produksi rokok masih stagnan. Tidak ada peningkatan jumlah produksi rokok.

Direktur Utama PT Barokah Angkling Darmo Widiarto Adi mengatakan cukai rokok tahun depan seharusnya tidak naik sesuai rencana menteri keuangan. Sehingga  karyawan masih bisa bekerja dengan tenang, tanpa bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Widi mengklaim tahun ini perusahaan bekerja dengan kapasitas paling minimal atau rendah. Tentu dengan kebijakan cukai rokok tak naik tahun depan diharapkan ada kenaikan produksi.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi mengatakan tarif cukai rokok kebijakan dari pemerintah pusat. Beberapa tahun terakhir tarif cukai selalu naik. Namun perlu dilihat apakah jumlah konsumsi rokok atau perokok turun?

''Sepertinya tidak, kalau dilihat survey ekonomi 2025 rokok masih menjadi pengeluaran tertinggi dalam konsumsi rumah tangga," ungkapnya.

Menurut Sally di sisi lain jumlah pekerja yang bergantung dari ekosistem industri hasil tembakau mulai dari hulu sampai hilir ini besar. Ditambah dengan penerimaan negara yang bersumber dari CHT juga lebih besar dari deviden seluruh BUMN.

''Tingginya konsumsi rokok juga didorong peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai dengan harga murah. Sehingga mungkin itu menjadi evaluasi dalam formulasi kebijakan yang tepat," terangnya. (irv/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

56 Ribu Sapi di Kabupaten Blora Sudah Divaksin PMK

56 Ribu Sapi di Kabupaten Blora Sudah Divaksin PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih mengancam ternak sapi di Kabupaten Blora. Penyebarannya hampir merata di 16 kecamatan. Untuk menekan kasus, Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora terus menggencarkan vaksinasi.

Program Pembangunan Desa di Bojonegoro Berpeluang Molor

Program Pembangunan Desa di Bojonegoro Berpeluang Molor

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Djoko Lukito mengatakan, ada lima desa belum mencairkan DD tahap satu.

Rokok Ilegal Disisir di Dander, Petugas Nihil Temuan

Rokok Ilegal Disisir di Dander, Petugas Nihil Temuan

Peredaran rokok ilegal menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro bersama Bea Cukai dan tim gabungan menggelar operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kecamatan Dander,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer