Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ubaydillah Dituntut 18 Tahun Penjara

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
TETAP BEROPERASI: Bank Jateng di Blora masih tetap beroperasi, besok (23/6) akan kembali digelar persidangan kasus penyaluran KPR. (Lukman Hakim/RDR.BLORA)
TETAP BEROPERASI: Bank Jateng di Blora masih tetap beroperasi, besok (23/6) akan kembali digelar persidangan kasus penyaluran KPR. (Lukman Hakim/RDR.BLORA)
PERSIDANGAN kasus dugaan korupsi penyelewengan kredit kepemilikan rumah (KPR) Bank Jateng, dengan terdakwa Ubaydillah Rouf bakal kembali digelar besok (23/6) di Pengadilan Tipikor Semarang.

 

Agendanya, pembelaan terdakwa atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam siding sebelumnya Kamis (17/6), yang menuntut terdakwa 18 tahun penjara.

‘’Kami sedang menyusun dokumen pembelaan, ‘’ungkap Penasihat Hukum Ubaydillah Rouf, Bayu Arief kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (21/6).

Menurut Bayu, tuntutan dari JPU dalam siding sebelumnya itu cukup memberatkan terdakwa, sehingga akan mengajukan pledoi dalam sidang yang bakal digelar besok.

 

"Belum berani banyak memberikan statemen, karena tuntutan kemarin sangat memukul mental klien kami," tuturnya.

 

Sementara itu Humas Pengadilan Tipikor Semarang, Kukuh Subiyakto  menerangkan, dalam sidang tuntutan sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Ubaydillah 18 tahun penjara. ‘’Tuntutan dari JPU 18 tahun penjara," katanya terpisah.

 

Kukuh menjelaskan, terdakwa yang mantan aparatur sipil negara (ASN) tersebut juga dituntut membayar denda sebesar Rp 750 juta, pengganti kurungan 7 bulan penjara.

 

Selain itu, jaksa juga menuntut terdakwa  mengembalikan Kredit Usaha Produktif Revolving Credit/Rekening Koran (KUP R/C) sebesar Rp 17,2 miliar dan dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah sebesar Rp 54 juta.

 

"Sidang berikutnya agendanya pembelaan terdakwa," tuturnya.

 

JPU menuntut terdakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (luk/msu)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Debitur KPR Perlu Waspadai Bunga Mengambang

BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Debitur KPR Perlu Waspadai Bunga Mengambang

Kenaikan suku bunga acuan tidak serta-merta membuat seluruh cicilan KPR langsung bertambah. Dampaknya bergantung pada jenis suku bunga yang digunakan dalam perjanjian kredit antara nasabah dan bank.

Blora Bakal Punya Dua Yonif TP, Randublatung Jadi Markas Baru

Blora Bakal Punya Dua Yonif TP, Randublatung Jadi Markas Baru

Penambahan satuan di wilayah selatan Blora itu dinilai bukan sekadar memperkuat pertahanan wilayah. Arief berharap keberadaan Yonif TP bisa ikut mengawal program ketahanan pangan, sekaligus mendorong pembangunan daerah.

Setoran PBB-P2 Blora Masih Seret

Setoran PBB-P2 Blora Masih Seret

Setoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan () di sejumlah desa masih jauh dari target. Pemkab Blora menyoroti 85 desa yang realisasinya belum menembus 60 persen. Bahkan, ada desa yang baru menyetor 3 persen hingga bulan ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer