alexametrics
30.7 C
Bojonegoro
Monday, May 16, 2022

Pertanyakan Manajemen Griya Dharma Kusuma Bojonegoro

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Nasib badan usaha milik daerah (BUMD) PT Griya Dharma Kusuma (GDK) masih belum jelas. Padahal, sudah setahun lebih BUMD perhotelan itu tidak beroperasi. DPRD meminta pemkab segera mengambil langkah serius untuk mengoperasikan lagi GDK.

 

Anggota Komisi D DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, sejauh ini pemkab belum memberikan informasi apapun terkait dengan GDK. Padahal, sudah setahun lebih GDK tidak jelas nasibnya. ‘’Kami belum mendapatkan informasi apapun terkait GDK,’’ katanya.

 

Menurut Lasuri, nasib GDK harus diperjelas. Posisi saat ini GDK tidak aktif karena tidak memiliki manajemen. Padahal GDK masih tercatat aktif sebagai BUMD karena belum pailit.

 

GDK tidak aktif sejak Januari 2021 lalu. Direkturnya mengundurkan diri. Sejak saat itu PT GDK tidak lagi memiliki manajemen.

Baca Juga :  Radar Bojonegoro, 22 Tahun Perjalanan Koran Warisan Budaya

 

Tidak hanya itu, PT GDK juga memiliki banyak tunggakan. Mulai listrik, air, dan pesangon karyawan. Pada 2021 lalu, pemkab fokus melakukan pelunasan pada tunggakan-tunggakan itu. Sehingga, tidak fokus mengisi manajemennya.

 

‘’Akan segera kami tanyakan ke pemkab. Bulan ini akan kami agendakan di banmus DPRD,’’ jelas politikus PAN itu.

 

Aset GDK sejak tahun lalu digunakan kantor oleh BUMD PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). PT ADS menggunakan ruangan di sebelah timur. Sedangkan ruangan dari pintu sebelah barat masih tetap kosong tidak digunakan.

 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan, tidak adanya manajemen membuat PT GDK tidak bisa menerima profit. Meskipun aset mereka saat ini disewa oleh PT ADS.

Baca Juga :  Mengenal Komunitas Ngaostik, Menggabungkan Buku dan Musik 

 

‘’Tahun lalu tidak ada pendapatan dari GDK,’’ tegasnya.

 

Tahun lalu  GDK ditarget pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 250 juta. Namun, tidak berhasil mencapai target. Bahkan, sejak empat tahun lalu tidak bisa setor PAD.

 

Kabag Perekonomian Budi Sukisna belum memberikan keterangan lebih jauh terkait itu. Saat dihubungi via ponsel tidak menjawab. Padahal, Bagian Perekonomian adalah pembina BUMD. (zim/msu)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Nasib badan usaha milik daerah (BUMD) PT Griya Dharma Kusuma (GDK) masih belum jelas. Padahal, sudah setahun lebih BUMD perhotelan itu tidak beroperasi. DPRD meminta pemkab segera mengambil langkah serius untuk mengoperasikan lagi GDK.

 

Anggota Komisi D DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, sejauh ini pemkab belum memberikan informasi apapun terkait dengan GDK. Padahal, sudah setahun lebih GDK tidak jelas nasibnya. ‘’Kami belum mendapatkan informasi apapun terkait GDK,’’ katanya.

 

Menurut Lasuri, nasib GDK harus diperjelas. Posisi saat ini GDK tidak aktif karena tidak memiliki manajemen. Padahal GDK masih tercatat aktif sebagai BUMD karena belum pailit.

 

GDK tidak aktif sejak Januari 2021 lalu. Direkturnya mengundurkan diri. Sejak saat itu PT GDK tidak lagi memiliki manajemen.

Baca Juga :  Industri Kayu Jati di Bojonegoro Serap Banyak Pekerja

 

Tidak hanya itu, PT GDK juga memiliki banyak tunggakan. Mulai listrik, air, dan pesangon karyawan. Pada 2021 lalu, pemkab fokus melakukan pelunasan pada tunggakan-tunggakan itu. Sehingga, tidak fokus mengisi manajemennya.

 

‘’Akan segera kami tanyakan ke pemkab. Bulan ini akan kami agendakan di banmus DPRD,’’ jelas politikus PAN itu.

 

Aset GDK sejak tahun lalu digunakan kantor oleh BUMD PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). PT ADS menggunakan ruangan di sebelah timur. Sedangkan ruangan dari pintu sebelah barat masih tetap kosong tidak digunakan.

 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan, tidak adanya manajemen membuat PT GDK tidak bisa menerima profit. Meskipun aset mereka saat ini disewa oleh PT ADS.

Baca Juga :  Penjual Bunga di Lamongan Manfaatkan Momen sebelum Ramadan

 

‘’Tahun lalu tidak ada pendapatan dari GDK,’’ tegasnya.

 

Tahun lalu  GDK ditarget pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 250 juta. Namun, tidak berhasil mencapai target. Bahkan, sejak empat tahun lalu tidak bisa setor PAD.

 

Kabag Perekonomian Budi Sukisna belum memberikan keterangan lebih jauh terkait itu. Saat dihubungi via ponsel tidak menjawab. Padahal, Bagian Perekonomian adalah pembina BUMD. (zim/msu)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/