28.6 C
Bojonegoro
Monday, February 6, 2023

Tingkatkan Sinergi Hadapi Resesi

- Advertisement -

LAMONGAN, Radar Lamongan – Ancaman resesi 2023 harus disikapi pemkab dengan melakukan perencanaan yang matang untuk kesejahteraan masyarakat. Analis Kebijakan Prakarsa Jawa Timur, Dr Madekhan Ali, mengatakan, salah satu langkahnya, menjaga daya beli masyarakat.

 

Pemkab harus ikut memantau produksi dan tata niaga komoditas pertanian. Sehingga, tidak ada upaya spekulan memanfaatkan situasi kerawanan komoditas bahan pokok. Sebab, dampaknya bisa merugikan petani dan konsumen.

 

Selain itu, lanjut dia, pemkab harus mendukung upaya pemerintah pusat dengan berbagai fasilitas kemudahan. Baik perizinan, akses modal, sampai pemasarannya. “Pemkab harus proaktif dalam mendukung program pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

- Advertisement -

 

Dia juga menyarankan pemkab menyiapkan plafon anggaran bantuan sosial. Selain mendukung skema bansos pemerintah pusat, juga dimaksudkan untuk menjamin warga agar tetap mampu berobat, bersekolah, dan membiayai kebutuhan sehari-hari.

 

Menurut Madekhan, pemkab harus segera memikirkan alokasi anggaran subsidi untuk program operasi pasar murah dan meminimalisasi anggaran aparatur  yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

 

“Kemiskinan masal yang terjadi akibat krisis ekonomi, bila negara tidak hadir dengan kebijakan yang berpihak, maka kemiskinan akan berubah menjadi gejolak sosial,” terangnya.

 

Madekhan menambahkan, sektor industri jangan sampai berdampak pada PHK. Meski krisis 2023 diprediksi tidak separah 1998 dan 2008, negara lebih siap dengan berbagai kebijakan strategis. Antisipasi harus ditingkatkan untuk menjaga harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. (rka/yan)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Ancaman resesi 2023 harus disikapi pemkab dengan melakukan perencanaan yang matang untuk kesejahteraan masyarakat. Analis Kebijakan Prakarsa Jawa Timur, Dr Madekhan Ali, mengatakan, salah satu langkahnya, menjaga daya beli masyarakat.

 

Pemkab harus ikut memantau produksi dan tata niaga komoditas pertanian. Sehingga, tidak ada upaya spekulan memanfaatkan situasi kerawanan komoditas bahan pokok. Sebab, dampaknya bisa merugikan petani dan konsumen.

 

Selain itu, lanjut dia, pemkab harus mendukung upaya pemerintah pusat dengan berbagai fasilitas kemudahan. Baik perizinan, akses modal, sampai pemasarannya. “Pemkab harus proaktif dalam mendukung program pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

- Advertisement -

 

Dia juga menyarankan pemkab menyiapkan plafon anggaran bantuan sosial. Selain mendukung skema bansos pemerintah pusat, juga dimaksudkan untuk menjamin warga agar tetap mampu berobat, bersekolah, dan membiayai kebutuhan sehari-hari.

 

Menurut Madekhan, pemkab harus segera memikirkan alokasi anggaran subsidi untuk program operasi pasar murah dan meminimalisasi anggaran aparatur  yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

 

“Kemiskinan masal yang terjadi akibat krisis ekonomi, bila negara tidak hadir dengan kebijakan yang berpihak, maka kemiskinan akan berubah menjadi gejolak sosial,” terangnya.

 

Madekhan menambahkan, sektor industri jangan sampai berdampak pada PHK. Meski krisis 2023 diprediksi tidak separah 1998 dan 2008, negara lebih siap dengan berbagai kebijakan strategis. Antisipasi harus ditingkatkan untuk menjaga harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. (rka/yan)

Artikel Terkait

Most Read

24 Desa Minim Pendaftar PPS

Harga Kedelai Impor Tembus Rp 9 Ribu

Ajak Warga Melek Perubahan Iklim

Artikel Terbaru

Bentuk Istana dari Lego

Dua Kali Bobol Konter

Potensi Ekspansi Pabrik, Jadi Perhatian

Pertanyakan Nasib Seluruh Karyawan


/