Desak Segera Serap Sisa Alokasi

LAMONGAN, Radar Lamongan – Komisi B DPRD Lamongan mendesak sisa alokasi dari empat pupuk susidi yang bakal di cabut, agar segera diserap dan didistribusikan kepada petani. Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, sisa alokasi empat pupuk yang dicabut yakni sebesar 99.743 ton. Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori mengatakan sisa alokasi pupuk itu guna memenuhi kebutuhan musim tanam kedua.

‘’Karena memang fakta di lapangan, para petani itu masih kekurangan pupuk. Apalagi mulai Bulan Juli (bulan depan, red) yakni SP-36, ZA, organik cair, dan organik padat sudah dicabut subsidinya oleh pemerintah pusat,’’ tutur politisi F-Gerindra tersebut.

Anshori memastikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim kemarin (28/6), terkait realokasi pupuk yang diajukan oleh Pemkab Lamongan.

‘’Komisi B sudah meminta realokasi untuk segera direaliasikan,’’ ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Lamongan tersebut.

Berdasarkan laporan penyaluran pupuk bersubsidi tahun ini yakni alokasi SP-36 sebanyak 2.754 ton per tahun. Sudah disalurkan antara Januari – Mei 1.726 ton. Sehingga, alokasinya tersisa 1.028 ton.

Sedangkan, alokasi pupuk urea sekitar 64.023 ton per tahun, yakni realisasi hingga Mei lalu sekitar 28.618 ton. Sisa alokasinya sebesar 35.405 ton. Pupuk NPK alokasi sekitar 36.185 ton per tahun, yang sudah terealisasi 20.184 ton. Sehingga, tersisa alokasi 16.001 ton.

Untuk pupuk  ZA alokasinya 2.518 ton per tahun, yakni sudah terealisasi 1.801 ton. Alokasinya masih 717 ton. Sementara, pupuk organik alokasinya 38.246 ton, yang baru terealisasi 9.998 ton. Sisanya masih sekitar 28.248 ton.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Lamongan Sukriyah membenarkan adanya rencana pencabutan empat jenis pupuk bersubsidi tersebut berdasarkan hasil rapat dengan Kementan. Tindak lanjutnya yakni pihak pupuk Indonesia sudah menginstruksikan ke distributor dan kios terkait pencabutan tersebut.

‘’Akan tetapi sampai saat ini, secara struktural, dinas belum mendapat surat resmi dari Kementan,’’ terangnya. (sip/ind)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Komisi B DPRD Lamongan mendesak sisa alokasi dari empat pupuk susidi yang bakal di cabut, agar segera diserap dan didistribusikan kepada petani. Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, sisa alokasi empat pupuk yang dicabut yakni sebesar 99.743 ton. Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori mengatakan sisa alokasi pupuk itu guna memenuhi kebutuhan musim tanam kedua.

‘’Karena memang fakta di lapangan, para petani itu masih kekurangan pupuk. Apalagi mulai Bulan Juli (bulan depan, red) yakni SP-36, ZA, organik cair, dan organik padat sudah dicabut subsidinya oleh pemerintah pusat,’’ tutur politisi F-Gerindra tersebut.

Anshori memastikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim kemarin (28/6), terkait realokasi pupuk yang diajukan oleh Pemkab Lamongan.

‘’Komisi B sudah meminta realokasi untuk segera direaliasikan,’’ ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Lamongan tersebut.

Berdasarkan laporan penyaluran pupuk bersubsidi tahun ini yakni alokasi SP-36 sebanyak 2.754 ton per tahun. Sudah disalurkan antara Januari – Mei 1.726 ton. Sehingga, alokasinya tersisa 1.028 ton.

Sedangkan, alokasi pupuk urea sekitar 64.023 ton per tahun, yakni realisasi hingga Mei lalu sekitar 28.618 ton. Sisa alokasinya sebesar 35.405 ton. Pupuk NPK alokasi sekitar 36.185 ton per tahun, yang sudah terealisasi 20.184 ton. Sehingga, tersisa alokasi 16.001 ton.

Untuk pupuk  ZA alokasinya 2.518 ton per tahun, yakni sudah terealisasi 1.801 ton. Alokasinya masih 717 ton. Sementara, pupuk organik alokasinya 38.246 ton, yang baru terealisasi 9.998 ton. Sisanya masih sekitar 28.248 ton.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Lamongan Sukriyah membenarkan adanya rencana pencabutan empat jenis pupuk bersubsidi tersebut berdasarkan hasil rapat dengan Kementan. Tindak lanjutnya yakni pihak pupuk Indonesia sudah menginstruksikan ke distributor dan kios terkait pencabutan tersebut.

‘’Akan tetapi sampai saat ini, secara struktural, dinas belum mendapat surat resmi dari Kementan,’’ terangnya. (sip/ind)