LAMONGAN, Radar Lamongan – Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan mendata adanya kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 1 persen lebih. Hal itu berdasarkan perbandingan jumlah TPT antara Tahun 2021 dan Tahun 2022. Meski kenaikannya tidak terlalu signifikan, tapi DPRD Lamongan meminta hal itu menjadi perhatian serius.
Sekretaris Komisi D DPRD Lamongan, Matlubur Rifa’ menilai, pandemi Covid-19 lalu memberikan dampak yang besar. Sektor bisnis yang lesu, membuat sejumlah perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
‘’Karena itu, harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah,’’ tutur Rifa’, sapaan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (26/3).
Politisi F-PAN tersebut meminta OPD terkait harus getol promosi, untuk bisa menarik banyak investor masuk. Sebab, menurut dia, ketika investor masuk dan banyak pabrik berdiri, maka akan banyak tenaga kerja yang terserap.
‘’Karena untuk meningkatkan ekonomi, perlu adanya promosi agar ada investasi yang masuk ke Lamongan,’’ ucap Rifa’.  ‘’Saya kira cocok bagi pengusaha untuk melakukan investasi di sini, daripada tempat dengan UMK  tinggi,’’ imbuhnya.
Rifa berharap, pekerja bisa melibatkan masyarakat lokal secara langsung. Terutama tenaga kerja asli dari daerah setempat. Misalnya pembangunan pabrik di Paciran, maka pekerjanya dari masyarakat sekitar.
‘’Skill tenaga kerja yang baru ditingkatkan melalui dinas tenaga kerja,’’ ujarnya.
Kepala BPS Lamongan, Bagyo Tri Laksono membenarkan, angka pengangguran tahun lalu naik. Dia menjelaskan, jumlah TPT Tahun 2021 sebesar 4,9 persen. Sedangkan, tahun lalu jumlah TPT mencapai 6,05 persen.
‘’Kami kumpulkan datanya masyarakat yang mencari pekerjaan tapi belum dapat. Jadi ada peningkatan di sana jumlah pengangguran di Lamongan,’’ tutur Bagyo.
Dia menjelaskan, jumlah penduduk usia kerja di Lamongan tahun lalu sekitar 970.097 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah pengangguran terbanyak dari jenjang SMA sebesar 52,77 persen.
‘’Bagaimana menarik investor di Lamongan supaya bisa menampung pekerja kita, itu PR (pekerjaan rumah, PR) dari pemerintah,’’ terangnya. (sip/ind)
