LAMONGAN, Radar Lamongan – Usulan peningkatan status jalan Sukodadi – Banjarwati menjadi jalan provinsi kembali dibahas. Hingga lima tahun lebih usulan ini belum juga terealiasi, karena menunggu persetujuan Pemprov Jatim.
Kepala Dinas PU Bina Marga Lamongan Sujarwo menjelaskan, usulan ini sempat dibahas dengan Bupati Gresik ketika melakukan kunjungan ke Lamongan. Pak Yes, sapaan Bupati Lamongan melakukan diskusi panjang kaitannya dengan usulan jalan tersebut.
Karena jika usulan tersebut terealiasi maka hubungan ekonomi perdagangan dengan Kabupaten Gresik semakin terbuka. Apalagi akses Sukodadi – Banjarwati ini menghubungkan dua jalan nasional, yang secara infrastruktur sudah memenuhi syarat.
‘’Seharusnya kalau dari infrastruktur sudah terpenuhi. Termasuk penerangannya juga aman. Tapi kabarnya masih menunggu peningkatan jalan di beberapa ruas milik Provinsi Jatim menjadi jalan nasional,” terang Jarwo, sapaan akrabnya.
Menurut dia, usulan ini sudah lama. Tapi belum terealisasi karena beberapa faktor. Hingga kini pemeliharaan jalan di sana tetap menjadi kewenangan Pemkab Lamongan, khususnya bina marga.
Hasil koordinasi sementara, Provinsi juga menunggu hasil usulan jalan menjadi jalan nasional. Kemungkinan setelah disetujui, ruas Sukodadi – Banjarwati juga akan menyesuaikan.
Menurut dia, jalan Sukodadi – Banjarwati ini sudah memenuhi kategori jalan provinsi, karena penghubung jalan nasional Babat – Lamongan dan Deandles Pantura Lamongan – Gresik.
Kemudian penghubung jalan provinsi statusnya milik kabupaten. Jarwo berharap usulan peningkatan jalan ini bisa segera mendapatkan titik terang. Sebab pemeliharaan jalan untuk akses dua provinsi ini juga besar.
Jalur ini menjadi alternatif, lanjut dia, ketika ada perbaikan jalan nasional Sukodadi – Pucuk. Seluruh kendaraan besar melewati jalur tersebut. Termasuk ketika ada perbaikan Lamongan – Gresik, beberapa kendaraan umum juga melewati jalan tersebut hingga Manyar Gresik.
Akibatnya pemeliharaan menelan anggaran yang cukup besar. Ditambah akses ini menjadi alternatif menuju beberapa obyek wisata, yang idealnya sudah layak menjadi jalan provinsi.
‘’Mudah-mudahan segera ada tindak lanjut sehingga daerah bisa fokus untuk melakukan pemeliharaan jalan kabupaten,” harapnya. (rka/ind)
