LAMONGAN, Radar Lamongan – Perikanan menjadi salah satu sektor andalan. Meski begitu, hingga kini Kota Soto belum memiliki peraturan daerah (perda) di sektor tersebut. Pantauan di lapangan, petambak di wilayah Bengawan Jero mengalami kerugian. Banjir membuat ikan lepas dan udang vaname mati.
Selain itu, petambak menghadapi momok harga ikan yang anjlok saat panen raya. Sehingga, petambak ingin ada regulasi untuk stabilisasi harga ikan, guna meminimalisasi kerugian.
‘’Saat panen raya harga tidak stabil, jadi kerugian petambak dobel,’’ tutur salah satu petambak asal Desa Blajo, Kecamatan Kalitengah, Munif, kemarin (23/3).
Dia mengatakan, saat musim panen mampu menghasilkan hingga Rp 25 juta. Namun, diakuinya, dengan kondisi ini membuat hasil yang didapatkan jauh di bawahnya.
‘’Perlu regulasi untuk stabilkan harga, yang terjadi saat panen harga ikan turunnya drastis dan terjun bebas,’’ ujarnya.
Senada, petambak lainnya, Heri mengaku juga menginginkan ke depan ada solusi bagi petambak untuk menstabilkan harga ikan. ‘’Agar saat panen raya, tidak turun harganya,’’ harapnya.
Kepala Dinas Perikanan Lamongan, Yuli Wahyuono mengakui, regulasi memang diperlukan. Sebab, lanjut dia, tidak adanya regulasi membuat petambak akan dipermainkan tengkulak.
‘’Kalau dibuatkan regulasi itu bagus, dengan tujuan bahwa nanti untuk menjaga stabilitas harga ikan. Tapi juga harus dibarengi dengan fasilitas yang diberikan kepada petambak atau pembudidaya,’’ ucap Yuli, sapaan akrabnya.
Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri menuturkan, pihaknya juga mendukung terkait regulasi bagi petambak atau pembudidaya perikanan. ‘’Secepatnya bisa membuat usulan peraturan yang termuat dalam regulasi,’’ katanya.
Saifudin berharap program pengadaan cold storage untuk ikan hasil budidaya para petambak bisa terealisasi. Sehingga regulasi tentang masalah harga bisa diatasi. Sebab, diakuinya, cold storage ini untuk menyimpan ikan waktu panen raya, sehingga tidak terjadi harga turun drastis.
‘’Perikanan bisa mengusulkan, kemudian bisa di-acc menjadi Perda. Bepemperda berharap dinas terkait bisa membuat draf untuk disampaikan kepada Bapemperda, sehingga bisa masuk di Propemperda,’’ pintanya. (sip/ind)
